Senin, 23 Sep 2019

Kejari Agara Eksekusi Uqubat Cambuk 3 Pelanggar Qanun Aceh

* Seorang di Antaranya Anggota DPRK
admin Minggu, 30 Juni 2019 11:31 WIB
SIB/Armentoni Munthe
Eksekusi : Seorang algojo mengeksekusi Timbul Hasundungan Samosir anggota DPRK Aceh Tenggara yang melanggar Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, Jumat (28/6)
Kutacane (SIB) -Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara (Agara) melakukan eksekusi Uqubat cambuk terhadap tiga terhukum pelanggar Qanun Aceh, di pelataran parkir Stadion H.Syahadat Pulonas Kutacane, Jumat (28/6). Seorang di antaranya anggota DPRK Aceh Tenggara.

Ketiga terhukum tersebut yaitu Timbul Hasundungan Samosir alias Timbul Ganda anggota DPRK Aceh Tenggara melanggar pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat (kasus perjudian sabung ayam).

Uqubat cambuk sebanyak 12 kali cambukan di depan umum,oleh karena terhukum telah menjalani masa penahanan selama 7 hari maka dikurangi satu kali cambuk sehingga menjadi sebelas kali cambuk.

Zainal Abidin alias Zenal Bin Rabusin warga Desa Pulonas Baru Kecamatan Lawe Bulan,melanggar pasal 20 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat(kasus perjudian).

Uqubat cambuk sebanyak 30 kali cambukan di depan umum,oleh karena terhukum telah menjalani masa penahanan selama 103 hari maka dikurangi 4 kali cambuk,sehingga menjadi 26 kali cambuk.

Suandi alias Duk bin Coman warga Desa Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah melanggar pasal 46 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat(kasus pelecehan seksual).

Uqubat cambuk sebanyak 36 kali cambukan di depan umum,oleh karena terhukum telah menjalani masa penahanan selama 125 hari maka dikurangi lima kali cambuk,sehingga menjadi 31 kali cambukan.Namun baru dilakukan beberapa kali cambukan terhukum jatuh tersungkur karena tidak sanggup lagi.

Akhirnya setelah diperiksa tim dokter kondisinya tidak memungkinkan lagi dilanjutkan eksekusi,karena lebih memar dari yang lain,sehingga di tunda hukumannya,dan dijadwalkan untuk eksekusi selanjutnya.

Kajari Aceh Tenggara Fithrah SH,saat dihubungi SIB seusai acara eksekusi menuturkan,terkait seorang anggota DPRK yang dieksekusi, terpidana tersebut terjerat kasus perjudian sabung ayam di tahun 2018 lalu. Baru bisa dieksekusi tahun 2019, karena anggaran eksekusi kejaksaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dari otonomi khusus,baik anggaran dari propinsi maupun dari kabupaten, kadang-kadang penganggaranya bisa menjadi hambatan.

Dalam hal ini juga kejaksaan tidak bisa melakukan upaya paksa eksekusi apabila yang bersangkutan tidak mau menghadiri eksekusi,tidak ditahan, karena harus ada dulu penetapan dari majelis. Namun kita harapkan ada revisi terhadap qanun tersebut sehingga mempermudah kejaksaan melaksanakan tugas -tugasnya baik sebagai penuntut umum maupun sebagai tenaga eksekutor.
Terkait seorang terhukum yang eksekusinya belum selesai,Kajari juga menjelaskan, hukuman cambuknya akan dilaksanakan setelah ia sehat,dan masa penahanannyapun bertambah,yang jelas hak haknya tetap kita hitung dan tidak boleh kita kurangi, pungkas Kajari.

Sebelumnya,Ust Susilo Sahri ST HI anggota MPU Aceh Tenggara dalam tausyiahnya mengajak seluruh masyarakat dan seluruh anggota Muspida untuk bersama sama memberantas kemasksiatan di Aceh Tenggara supaya daerah Aceh Tenggara jauh dari segala mara bahaya. "Dengan adanya peraturan seperti ini akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat," ujarnya.(K-10/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments