Rabu, 23 Jan 2019

KPUD P Siantar Belum Temukan Pelanggaran Berarti Dana Kampanye

admin Jumat, 11 Januari 2019 16:20 WIB
Pematangsiantar (SIB) -Tahapan kedua pelaporan dana kampanye dari seluruh Caleg dan 16 Parpol peserta Pemilu 2019, belum ada pelanggaran berarti. Demikian penjelasan, Christian Benny Silitonga, Komisioner Divisi Hukum KPUD, Pematangsiantar, ketika dihubungi di kantornya, Jalan Porsea, Kamis (10/1).

Semua bukti dan data administrasi pelaporan dana kampanye pada tahap kedua LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye) pasca LADK (laporan awal dana kampanye), terlengkapi. Tahapan ketiga laporan terakhir LPPDK ke KPUD setempat, 14 April 2019.

Komisioner Divisi Hukum itu mempertegas, setelah LPPDK lengkap diverifikasi, maka dokumen pelaporan dana kampanye akan diserahkan ke KAP (Kantor Akuntan Publik). Hasil audit akan diterima KPUD, apakah ada temuan atau tidak.

Ditanya jika ada temuan, apa langkah hukum akan diambil KPUD, dijawabnya tergantung jenis temuan. Andaikata temuan pelanggaran berat, dipastikan Caleg atau Parpol (partai politik) terkait, didiskualifikasi tidak ikut Pemilu.

Data pelaporan dana kampanye diperoleh, tiga Parpol urutan teratas pelaporan dana kampanye antara lain; Partai Golkar sebanyak Rp 225.104.000 (uang dan jasa), Partai NasDem Rp192.800.000 (bentuk uang) dan PDI Perjuangan Rp 155.000.000 (bentuk uang).

Tiga Parpol urutan terbawah antara lain ; PKPI sebanyak Rp 8.548.000 (uang dan jasa), Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 6.875.000 (uang dan jasa) serta Partai Berkarya tidak ada menerima dana kampanye alias "0". "Sejauh ini, KPUD tidak akan memberi sanksi," jawab Komisioner Divisi Hukum tatkala ditanyakan apakah ada sanksi bagi Caleg atau Parpol yang tidak ada menerima dana kampanye. (D01/l)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments