Selasa, 12 Nov 2019

KPU dan Paslon Bupati Taput Bahas Pendistribusian Formulir C6

Selasa, 11 Februari 2014 13:29 WIB
SIB/int
Ilustrasi
Tapanuli Utara (SIB)- Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli Utara dengan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara beserta tim pemenangan, Senin (10/2), serius membicarakan pendistribusian formulir C6.

Ketua KPUD Taput, Lamtagon Manalu mengatakan pembagian formulir C6 dimulai 28 Februari sampai 4 Maret 2014. Namun, bagi yang belum mendapatkan formulir C6, tetap berhak memberikan suara.

“Tanggal 5 Maret, formulir C6 yang belum disampaikan kepada daftar pemilih tetap (DPT) akan kami tarik. Bagi mereka yang tidak memiliki C6, tetap bisa memberikan suara dengan menunjukkan identitas sah, berupa KTP, SIM bahkan surat tardidi,” kata Lamtagon.

Adanya keputusan MK terkait hak bagi warga untuk memberi suara, kata dia, memungkinkan warga Taput yang tidak terdaftar dalam DPT masih bisa memberi suara. Perbedaannya, mereka harus menunjukkan KTP dan KK, serta sudah berusia 17 tahun pada 10 Oktober 2013 lalu.

Pihak pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No 4, yang dihadiri Saur Lumban Tobing-Manerep Manalu konsern membicarakan ketegasan penyelenggara.

Menurut mereka, penyelenggara harus menunjukkan sikap tegas berdasarkan UU dan peraturan yang berlaku. Terkait DPT yang digunakan, masih menggunakan DPT 10 Oktober lalu, pasangan No 4 juga menyetujuinya.

“Acuan DPT 10 Oktober tahun lalu untuk digunakan dalam DPT Pilkada putaran kedua ini kami setuju. Dalam kesempatan ini, kami juga mendukung penyelenggara melaksanakan tugasnya dan semua pihak yang terkait tanpa melupakan etika yang ada di Tapanuli Utara ini,” kata Sanggam Lumban Tobing mewakili Paslon.

Paslon No 5 yang dihadiri Mauliate Simorangkir bersama dengan beberapa tim pemenangannya, menduga pendistribusian formulir C6 rawan kesalahan. Selama Pilkada putaran pertama, banyak formulir C6 seperti sengaja tidak disampaikan penyelenggara kepada warga yang sudah terdaftar dalam DPT.

“Kami juga menyoroti adanya dugaan penggunaan mobil dinas dan mobilisasi yang melibatkan Camat dan Kepala Desa. Selain itu, adanya penggantian beberapa penyelenggaraan di tingkatan PPK, PPS sampai KPPS menjelang Pilkada putaran kedua menjadi pertanyaan besar,” ujar Rudi Nababan.

Menjawab beberapa keberatan soal C6 itu, Lamtagon berupaya agar penyelenggara benar-benar menyampaikan C6 tepat pada waktu. Soal penggantian beberapa penyelenggara, dikatakan karena yang bersangkutan selama ini sudah tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik.

Untuk penggantian tingkat KPPS, KPU mengakui belum ada menerima laporannya. Plt Sekda Taput Drs HP Marpaung menjawab dugaan penggunaan mobil dinas dan mobilisasi Camat dan Kades, mengatakan Pemkab sudah menegaskan setiap PNS di jajaran Pemkab Taput harus netral serta tidak memperbolehkan penggunaan aset pemerintah.

Namun, jika hal itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Pemkab meminta laporan autentik agar dikenakan sanksi.

Panwaslu Taput diwakili Kopman Pasaribu, mengingatkan KPU sebagai penyelenggara untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait pembagian formulir C6, Panwaslu mengingatkan sesuai aturan yang berlaku tetap dapat diberikan satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Hadir dalam pertemuan itu, Wakapolres Taput Kompol Paian Sihotang, Kasdim 0210/TU, Ketua Pengadilan Tapanuli Utara dan undangan lainnya.(C8/d)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments