Minggu, 20 Okt 2019

Jelang Pilkada 2020, TepI Gelar Diskusi Publik di Simalungun

bantors Sabtu, 12 Oktober 2019 12:54 WIB
SIB/Jheslin M Girsang
DISKUSI PUBLIK: Narasumber anggota DPRD Sumut Saut Bangkit Purba, Koordinator Nasional TepI Indonesia Jeirry Sumampaw, PNPS-GMKI Felix Silitonga, Dosen STT HKBP Siantar Pdt Saut H Sirait, Ketua KPUD Raja Ahab Damanik dan Michael Siahaan mewakili Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat mengikuti diskusi publik di Hapoltakan Cafe Simalungun City Pamatangraya, Jumat (11/10) petang.
Simalungun (SIB) -Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Komite Pemilih Indonesia (TepI) Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS-GMKI) menggelar diskusi publik di Hapoltakan Cafe Simalungun City Pamatangraya, Jumat (11/10) petang.

Diskusi publik usai Pemilu 2019 dan jelang Pilkada 2020 itu bertajuk: Menggagas peran strategis gereja untuk penguatan kapasitas pemilih.

Narasumber anggota DPRD Sumut Saut Bangkit Purba, Koordinator Nasional TepI Indonesia Jeirry Sumampaw, PNPS-GMKI Felix Silitonga, Dosen STT HKBP Siantar Pdt Saut H Sirait, Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik dan Michael Siahaan mewakili Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua KPUD Raja Ahab mengapresiasi kegiatan diskusi yang dinilai merupakan terobosan baru untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu. Dalam kesempatan itu, dijelaskan bahwa tahapan Pilkada Simalungun 2020 belum dimulai lantaran belum disepakati Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sementara itu, Koordinator Nasional TepI Indonesia Jeirry Sumampaw mengatakan, Pilkada Simalungun tahun 2015 lalu mampu menyita perhatian nasional karena sempat ditunda akibat adanya sengketa. Proses regulasi sudah sepatutnya lebih baik pada Pilkada mendatang.

Untuk itu, ia berharap, pihak KPU dan Bawaslu membenahi kinerja dalam menghadapi Pilkada tahun 2020.

Di sisi lain, dalam menyambut Pilkada 2020, Jeirry meminta supaya diminimalisir bahkan dihilangkan politik uang, politik kekerabatan dan politik identitas. Gereja juga diharapkan berperan memperkuat kapasitas pemilih sehingga pemilih berdaulat.

Koordinator TepI Simalungun, Marjo Situmorang didampingi Ketua Pokja Armada Purba mengutarakan, tujuan diskusi publik ini adalah untuk membuka pemikiran-pemikiran yang positif menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

"Ada undang-undang yang mengatur tentang Pemilu. Artinya, hasil yang diperoleh nantinya harus sesuai dengan amanat undang-undang dan dapat diterima oleh publik. Jika nanti ada kejanggalan-kejanggalan yang dianggap merugikan salah satu calon supaya diselesaikan dengan proses hukum, tanpa membuat keributan maupun anarkis," urai Marjo. (S05/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments