Sabtu, 04 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Hindari Mafia Tanah, Koperasi Koptan Betahamu Minta BPN Asahan Ukur Ulang Areal 136 Ha di Desa Gajah

Hindari Mafia Tanah, Koperasi Koptan Betahamu Minta BPN Asahan Ukur Ulang Areal 136 Ha di Desa Gajah

Jumat, 29 Mei 2020 18:16 WIB
Foto SIB/Frangky

UKUR ULANG: Ketua Koperasi Koptan Betahamu Desa Gajah Kecamatan Meranti Robert Manurung (Pakai topi merah) bersama anggota sangat mengharapkan pihak BPN Asahan melakukan pengukuran ulang di area lahan 136 Ha yang ada di Desa Gajah, Kamis (28/5).

Kisaran (SIB)
Guna menghindari mafia tanah, Koperasi Kelompok Tani (Koptan) Betahamu Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan agar melakukan pengukuran ulang areal 136 Ha yang selama ini dikuasai oleh Puskopad Kodam I BB. Hal tersebut dikatakan Ketua Koperasi Koptan Betahamu Desa Gajah Robert Manurung kepada SIB, Kamis (28/5).

Robert Manurung juga mengatakan, surat dari BPN Provsu ke Koperasi Kelompok Tani Betahamu pada tanggal 2 Oktober 2019 No: 2539/ 12.200/X/ 2019, Hal: Mohon Pengukuran Ulang HGU Sk Mendagri No.7/HGU/DA/76 PUSKOPAD Dam II Medan dengan luas 1637 ha sudah mereka terima. "Koperasi Kelompok Tani Betahamu telah menyurati BPN Asahan perihal menyikapi surat dari BPN Provsu agar meninjau peta lokasi tanah. Namun, sampai saat ini pihak BPN Asahan belum pernah datang dan surat kita pun tidak dibalas," ucapnya.

Robert Manurung juga berharap, agar pihak BPN Asahan melakukan pembaharuan surat kepemilikan tanah karena orang tua mereka sudah meninggal dunia. "Kami sebagai ahli waris bisa melanjutkan kepemilikan tanah dengan membayar pajak kepada negara dan untuk biaya administrasi pengukuran ulang, Koperasi Koptan Betahamu siap memfasilitasi," ungkapnya.

Sementara, Kepala BPN Kabupaten Asahan melalui Bagian Hukum Ade saat dikonfirmasi SIB mengenai lahan 136 Ha di Desa Gajah itu melalui HP mengatakan, surat BPN Provsu itu ditujukan kepada Koperasi Koptan Betahamu. "Koperasi Koptan Betahamu seharusnya membuat permohonan administrasi dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengukuran ke BPN Asahan, baru kita akan lakukan pengukuran," ucap Ade. (A06/p)


T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments