Jumat, 18 Okt 2019

Dua Kelompok Massa Pro dan Kontra Unjuk Rasa di Kantor DPRD Tobasa

Sabtu, 18 Januari 2014 16:43 WIB
SIB/Antoni Marpaung
Lima ratusan massa pro Bupati Kasmin Simanjuntak juga berunjuk rasa dan membentangkan spanduk yang sempat menghadang ditengah jalan ketika massa yang kontra akan memasuki gedung DPRD Tobasa.
Tobasa (SIB)- Aksi unjuk rasa dua kelompok massa yang pro dan kontra terhadap Pemkab Toba Samosir yang dipimpin Bupati Kasmin Simanjuntak di depan kantor DPRD Tobasa, Jumat (17/1), berlangsung tegang namun berakhir dengan damai.

Pantauan SIB, sekira Pukul 10.00 WIB limaratusan massa pendukung Bupati Kasmin Simanjuntak terlebih dahulu mendatangi gedung dewan sembari membawa spanduk bertuliskan “Biarkan Bupati Tobasa Bekerja Dengan Tenang”, “Jangan Tebarkan Teori Pembusukan Di Tobasa”, “Kami Ingin Bukti, Bukan Aksi Ribut” dan “Kami Masyarakat Tobasa Peduli Kedamaian dan Ketenangan”.

Sekira pukul 11.30 WIB, delapanpuluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Tobasa (AMAK Tobasa) yang kontra terhadap Bupati tiba di gedung dewan dengan menggunakan beberapa unit mobil.

Seketika itu secara mendadak muncul puluhan massa tambahan pendukung Bupati Kasmin memasuki areal perkantoran DPRD Tobasa sembari membawa spanduk.

Ketegangan sempat menyelimuti aksi unjuk rasa kedua kelompok massa yang pro dan kontra itu saat massa kelompok lainnya jalan menuju gedung DPRD Tobasa.

Kapolres Tobasa AKBP Edy Faryadi langsung mengamankan situasi dengan menempatkan kedua kelompok massa tersebut pada dua sisi yang berbeda dengan pembatas personil kepolisian anti huru hara dibantu Satpol PP.

Dalam tuntutannya AMAK Tobasa mendesak dewan menggunakan hak angket agar bupati mengundurkan diri, menuntut agar mengusut beberapa kasus dugaan penyelewengan dan korupsi serta mendesak aparat penegak hukum mempercepat proses hukum.

Atas desakan massa AMAK Tobasa, akhirnya DPRD Tobasa menerima 20 orang perwakilan dari pengunjuk rasa itu memasuki ruang rapat.

Dalam pertemuan yang dihadiri para pimpinan dan tujuh anggota DPRD Tobasa serta Kapolres disepakati bahwa dewan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa, di antaranya kasus pencetakan sawah, Salib Holong, Dana Alkes Tahun 2012, Asahan III, penyalahgunaan dana antar umat beragama, PAD buldozer, dugaan ijazah palsu, dugaan kasus penerimaan tenaga honorer kategori 2, perlakuan semena-mena terhadap PNS.

Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan mengatakan dari beberapa poin yang disampaikan AMAK Tobasa sudah ditangani aparat penegak hukum.

Dikatakannya, NKRI menganut sistem trias politika artinya saling menghargai dan kerja sama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Terkait Asahan III, kita menghargai kepolisian melakukan tugasnya.

Kita belum ada menerima surat dari Poldasu terkait status hukum Bupati Tobasa,” katanya.

Terkait perlakuan semena-mena terhadap PNS, Sahat mengatakan sesuai peraturan setiap PNS bersedia di mana pun ditempatkan dan ditugaskan.

Sementara untuk penyalahgunaan dana antar umat beragama, menjelaskan sesuai peraturan setiap organisasi tidak bisa setiap tahunnya mendapat bantuan.

Untuk kasus lainnya, pimpinan dewan akan menyurati komisi-komisi untuk melakukan pengusutan melalui instansi-instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan berlaku dan tata tertib DPRD Tobasa.

Sementara itu, Ketua Forum Intelektual Muda Tobasa Siur Bombongan Siahaan yang memimpin gerakan pro Bupati mengutarakan mengenal karakter dan pola pikir pengunjuk rasa yang kontra tersebut.

Rombongan menilai gerakan AMAK Tobasa itu merupakan satu upaya pembusukan terhadap Bupati Kasmin yang kemungkinan besar berlandaskan kepentingan pribadi.

Dikatakannya sejak kabupaten tersebut berdiri selalu saja ada kelompok tertentu yang melakukan teori pembusukan terhadap kepala daerah demi kepentingan pribadi. “Ketika permintaannya yang selalu memaksakan kehendak terhadap bupati itu tidak terpenuhi, mereka akan melakukan pembusukan dan unjuk rasa. Budaya seperti ini harus dihapuskan di bumi Tobasa,” tegasnya.

Massa kontra bupati itu meninggalkan gedung DPRD dengan pengawalan ketat kepolisian sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya secara perlahan-lahan massa pendukung bupati juga meninggalkan gedung DPRD Tobasa.

Beberapa masyarakat mengutarakan apresiasinya terhadap kepiawaian Kapolres Tobasa dan personilnya dalam mengamankan dinamika demokrasi tersebut. (BR6/x)




T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments