Selasa, 07 Apr 2020

Dituding Diskriminasi, Calon Kades Petahana Harus Miliki Rekomendasi dari Inspektorat Asahan

* Kepala Inspektorat : Tak Harus
Kamis, 27 Februari 2020 21:21 WIB
republika.co.id

Ilustrasi

Kisaran (SIB)
Ada peraturan calon kepala desa (Kades) petahana harus memiliki rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Asahan ketika hendak kembali maju atau ikut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Rekomendasi menyatakan bahwa sang kades sedang tidak menjalani proses pemeriksaan terkait laporan pertanggunjawaban pengelolaan Dana Desa (DD). Jika tak bisa.

mempertanggungjawabkan, maka rekomendasi tidak keluar dan dampaknya kades petahana tersebut tidak dapat mengikuti perhelatan Pilkades.

Aktivis Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Kabupaten Asahan, Dery Sianipar sangat menyayangkan ketentuan itu. Menurutnya, peraturan tersebut terkesan sebagai bentuk diskriminasi kepada calon kades petahana. Apalagi, dirinya mendapat informasi peraturan tersebut tidak menyeluruh di wilayah NKRI atau hanya ada di Kabupaten Asahan.

Lanjut Dery, aturan dimaksud bisa dibilang mengada-ada, terlebih calon kades dalam persyaratannya telah melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) atau sekarang SKCK yang dikeluarkan pihak kepolisian.

“Apa itu tidak cukup untuk menunjukkan calon kades berkelakuan baik. Jadi bagaimana bila seperti ini, 3 hari lagi habis masa pendaftaran calon kades petahana dilaporkan ke inspektorat . Maka sudah dapat dipastikan calon kades petahana tidak mendapat rekomendasi, sebab tidak mungkin dengan waktu sedemikian menuntaskan suatu proses pelaporan. Artinya calon kades petahana tidak bisa mengikuti Pilkades dan itu berarti kabar buruk baginya. Kalau memang benar, peraturan itu harus ditinjau ulang,” tukasnya.

Kepala Inspektorat Asahan Zulkarnaen Nasution ketika dikonfirmasi SIB, Selasa (25/2) terkait hal ini membenarkan adanya rekomendasi dimaksud bagi calon kades petahana. “Untuk itu memang ada ketentuan yang mengaturnya,” ujarnya.

Ditanya ketentuan apa yang mengatur itu dimana tertulis?. Zulkarnaen tidak dapat mengatakan secara pasti. “Entah di Perda atau Perbub, saya lupa,” ujarnya lagi.

Disinggung, apakah peraturan tersebut hanya di Asahan dan bukankah itu sebagai bentuk diskriminasi?. Kepala Inspektorat Asahan menjelaskan di Indonesia ketentuan mengatur rekomendasi itu hanya ada di Asahan. “Iya bukan diskriminasi, karena memang ada ketentuannya,” tutup Zulkarnaen. (A02/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments