Selasa, 17 Sep 2019

Disdik Labuhanbatu Diduga Berbisnis dalam Penggantian Plang Merek Sekolah

* Kadisdik : Setiap Sekolah Boleh Buat Plang Sendiri
admin Selasa, 20 Agustus 2019 19:08 WIB
SIB/Mangandar Simanjuntak
PLANG BARU: SDN 13 Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang berlokasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Jalan Menara Rantauprapat, telah menggunakan plang merek baru, dipetik Minggu (18/8).
Labuhanbatu (SIB) -Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Labuhanbatu diduga melakukan praktik bisnis dari penggantian plang merek sekolah. Disdik disebut-sebut membebankan setiap sekolah mengganti plang merek yang lama dengan barang orderan pihak dinas seharga Rp3.300.000. Harga itupun di luar PPN 10 persen, yang artinya pajak 10% dibebankan lagi ke sekolah masing-masing sehingga bertambah Rp330.000.

Menurut kepala sekolah yang tidak bersedia disebut namanya, awal tahun pelajaran 2019/2020 ada perubahan nama setiap sekolah yang awalnya memakai angka 6 digit, sekarang menjadi 2 digit. Berdasarkan itu pihak Disdik Labuhanbatu mewajibkan setiap sekolah mengganti plang merek yang lama dan plang yang baru diorder dari Disdik dengan patokan harga Rp3.300.000 setiap 1 lembar plang 2 tiang.

"Harganya itupun di luar PPN 10 persen. Artinya, pajak 10 persen dibebankan lagi ke sekolah masing-masing sehingga harganya bertambah Rp330.000," sebut kepsek itu.

Ketika masalah ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Sarimpunan Ritonga, menyebut setiap kepala sekolah diperbolehkan membuat plang merek sekolah masing-masing.

"Tidak ada tekanan maupun paksaan agar membeli plang sekolah yang diorder Dinas Pendidikan," kata Sarimpunan.

Sementara, menurut salah satu pengusaha las dan perbengkelan di Aeknabara Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, biaya untuk pembuatan plang sekolah seperti yang diorder Disdik Labuhanbatu hanya berkisar Rp1.800.000 sampai Rp 2 juta.

"Artinya, selisih harga yang dibebankan Dinas Pendidikan kepada setiap kepala sekolah se Kabupaten Labuhanbatu mencapai Rp1.300.000. Upaya ini diduga telah merugikan keuangan negara, sebab biaya untuk pembayaran plang sekolah menggunakan dana BOS," keluh kepala sekolah. (L01/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments