Senin, 16 Sep 2019

Dinas ESDM Wilayah IV Imbau Rekanan Tidak Beli Material dari Tambang Ilegal

Jumat, 26 Oktober 2018 16:42 WIB
Rantauprapat (SIB)  -Kepala Tata Usaha Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Cabang Wilayah IV Asahan-Labuhanbatu, Zulkifli Peranginangin mengimbau dan meminta rekanan, pengusaha, perusahaan swasta dan milik pemerintah agar tidak membeli berbagai jenis material dari usaha penambangan ilegal.

"Larangan itu diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga kami dari instansi yang mengawasi bidang ESDM untuk Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Labuhanbatu Utara (Labura), Asahan dan Tanjungbalai, wajar mengingatkan agar tidak membeli material yang ilegal," sebut Zilkifli kepada wartawan, Kamis (25/10).

"Apalagi saat ini pengerjaan proyek fisik di pemerintahan sedang berjalan. Untuk itu, dipesankan agar rekanan pemenang tender proyek agar tidak membeli material dari usaha penambangan yang belum memiliki izin," ujarnya. 

Dia menjelaskan, dalam UU 4/2009 ditegaskan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin, akan dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Dia juga mengakui, belakangan marak dan hangat perbincangan mengenai adanya rekanan pengerjaan proyek fisik yang menggunakan material dari usaha penambangan yang diduga tidak berizin. Hal itu bahkan telah menjadi konsumsi pemberitaan media.

Untuk itu, pintanya, baik pengelola maupun pembeli berbagai jenis material dari usaha tidak berizin, segera memberhentikan aktivitas tersebut, jika tidak ingin tersandung hukum.

"Sejak awal sudah kita sosialisasikan kepada pengelola, pengusaha serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar semua pengusaha tidak beroperasi jika tidak memiliki izin penambangan. Kepada perusahaan juga kita minta untuk taat aturan," ujar Zulkifli.

Pihaknya juga harus meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan aparat, terkait sikap tegas yang akan dilakukan selanjutnya. 

"Semua itu merupakan tim, karena saling berkaitan kepentingannya. Maka perlu koordinasi yang lebih terarah," ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu Tommy Harahap mendukung Dinas ESDM Sumut menegakkan aturan. Sebab, jika semua telah berizin, maka dipastikannya PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah akan meningkat.

"Sangat mendukung. Karena dengan adanya izin diharapkan mampu mendongkrak pencapaian target pajak sektor MBLB. Jadi, pengusaha harus mengurus izin usahanya dan jangan lupa ada kewajiban membayar pajak atau retribusi. Jangan setelah membengkak, baru bingung mencari uangnya," katanya.

Menurut pemerhati lingkungan dan pemerintahan, Gunardi, terkait masalah ini bukan hanya pihak Dinas ESDM, Pemkab Labuhanbatu pun harus tegas dalam bersikap dan bertindak terhadap dugaan masih adanya usaha penambangan yang belum mengantongi izin.

Pasalnya, selain tidak adanya jaminan peremajaan lahan bekas galian, juga akan berdampak tidak terkutipnya pajak dan retribusi daerah yang memang menjadi salah satu poin penambahan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota masing-masing.

"Jika berizin, pasti ada tahapan survei konsultan terkait dampak lingkungan atau lainnya, reklamasi bekas lahan galian serta PAD. Nah, Pemkab Labuhanbatu juga sebaiknya serius dalam hal ini," ujarnya.

Informasi yang diperoleh, ada LSM yang telah melaporkan adanya usaha penambangan/galian C ilegal yang masih beroperasi di sekitaran Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Labuhanbatu. (BR6/f) 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments