Sabtu, 24 Agu 2019

Daya Serap Anggaran Rendah, DPRD Karo Kritik Kinerja OPD

* Bupati Harus Tegas kepada OPD
admin Kamis, 16 Mei 2019 13:24 WIB
Kantor Bupati Karo
Tanah Karo (SIB) -Anggota DPRD Karo mengkritik kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejajaran Pemerintah Kabupaten Karo, terkait rendahnya serapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2019. Karena terhitung sampai bulan Mei 2019, realisasi serapan anggaran belum mencapai 50 persen.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu SH kepada wartawan, Senin (13/5) di Berastagi, menyikapi APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 1.554 triliun yang telah disahkan Desember 2018. Namun sampai Mei 2019, realisasi belum mencapai 50 persen. Menurutnya, realisasi belanja Pemkab Karo, terhitung Januari- Maret baru mencapai 43%.

Sementara rencana yang akan digunakan hingga Maret 2019, seharusnya sudah mencapai Rp 239.314. 374. 397 miliar. Namun yang baru digunakan Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) realisasi Rp 90,570,972,046, (53%) belanja barang realisasi Rp.7,123,055,687 (12,4%) dan belanja modal realisasi Rp 84,960,000 (1,7%), ucapnya.

"Rendahnya daya serap anggaran Pemkab Karo yang justru diharapkan menjadi stimulus perekonomian masyarakat, karena serapan anggaran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Apabila daya serap anggaran rendah, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga rendah," ungkapnya.

Menurutnya, untuk menggenjot percepatan penyerapan anggaran diperlukan ketegasan Bupati Karo, agar semua OPD melaksanakan lelang proyek fisik secepatnya. Masing-masing OPD harus bekerja keras dan memiliki komitmen dalam mewujudkan program serta target yang telah disusun.

"Sekarang telah memasuki pertengahan Mei 2019, harusnya semua proyek fisik sudah dikerjakan. Bahkan kalau bisa APBD Perubahan 2019 sudah masuk dalam tahap pembahasan. Harusnya begitu. Sehingga bulan Oktober sudah bisa masuk pembahasan APBD induk 2020," tegasnya.

Firman Firdaus Sitepu meminta Pemerintah Kabupaten Karo agar bergerak cepat untuk memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019. "Serapan anggaran harus dipacu untuk dioptimalkan dengan memaksimalkan program kerja di masing-masing satuan organisasi perangkat daerah. Karena diketahui sampai Mei 2019, masih banyak proyek fisik yang belum dilelang di Dinas PUPR, BPBD, Dinkes, Dinas Pertanian, Perkim dan lainnya," tegas politisi Partai Golkar itu. (K01/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments