Rabu, 03 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

DPRD akan Panggil Pemkot Tanjungbalai Terkait Bangunan DAS di Teluk Nibung

Kamis, 09 April 2020 13:42 WIB
Foto SIB/Regen Silaban

TANPA IZIN: Penimbuan/Reklamasi di bibir Sungai Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tanpa izin dari pemerintah pusat. Foto dipetik, Senin (6/4). 

Tanjungbalai (SIB)
DPRD Tanjungbalai akan memanggil Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal ini dinas-dinas yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hasil Sidak terkait bangunan DAS yang terdapat di Gudang SKI dan juga penimbuan/reklamasi di bibir Sungai Pulau Buaya Teluk Nibung.

"Kita telah melayangkan surat ke Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Ezwin terkait temuan Sidak yang kita lakukan lintas komisi dari Komisi A dan Komisi C yaitu terdapat penimbuan/reklamasi tanpa izin di bibir sungai Pulau Buaya dan pembangunan DAS tanpa izin di Gudang SKI Kecamatan Teluk Nibung beberapa waktu lalu," ucap Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai Dahman Sirait saat dikonfirmasi SIB, Senin (6/4) melalui telepon selulernya.

Dahman mengatakan bahwa dalam surat ke Ketua DPRD itu meminta agar segera memanggil dinas dinas bersangkutan untuk menindaklanjuti temuan Sidak tersebut. "Kita juga meminta ke Ketua DPRD untuk memanggil dinas-dinas yang bersangkutan. Tujuannya agar menertibkan tempat usaha yang dengan sengaja tidak mematuhi peraturan daerah terkait izin IMB dan izin DAS," ujar Dahman.

Menurutnya, bangunan dan reklamasi itu sudah sangat menyalahi peraturan daerah serta ketentuan yang berlaku tentang DAS. Sehingga selayaknya harus dibongkar jika pihak pengusaha tidak mau mengurus izinnya, karena dikhawatirkan kedepannya bisa menimbulkan konflik.

"Jika DAS sudah dibangun permanen seperti itu, maka kedepannya pengusaha bisa minta ganti rugi jika pemerintah ingin mengembalikan fungsi DAS. Kan hal itu berujung konflik kedepannya, jadi lebih baik sekarang dibongkar jika tidak ada izinnya," ucap Dahman.

Dahman juga sangat menyayangkan sikap para pengusaha yang tidak patuh dan taat pada peraturan yang berlaku terkait aturan mendirikan bangunan serta izin pembangunan di DAS. "Seharusnya para pengusaha itu mematuhi peraturan yang berlaku, karena melalui pengurusan izin IMB itu bisa menambah PAD Tanjungbalai," pungkasnya seraya mengatakan bahwa Sidak yang dilakukan lintas komisi itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Tanjungbalai.

Sebelumnya anggota DPRD dari Komisi A dan Komisi C telah melakukan Sidak bersama KSOP Syahbandar TBA, Dinas Perizinan, tim teknis PUPR Tanjungbalai dan Satpol PP ke lokasi pembangunan gudang tanpa IMB PT. SKI dan Reklamasi yang berlokasi di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Rabu (1/4) lalu.

Dari hasil sidak tersebut ditemukan bangunan permanen di atas DAS di Gudang SKI (Nusantara) yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pematang Pasir dan Penimbunan/reklamasi di bibir Sungai Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Tanjungbalai. Saat ditanya mengenai izinnya, pihak pengusaha tidak bisa menunjukkan karena segala administrasi perizinannya belum diurus sementara pembangunan dilakukan.

Sementara itu, pihak KSOP Syahbandar TBA telah menyurati kedua pihak pengusaha dari gudang PT SKI dan juga memasang plang di lokasi reklamasi untuk pemberhentian kegiatan sampai izin bangunan DAS diurus dari pemerintah pusat. (A09/A08/d)


T#gs
LebaranDPRDTebing
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments