Kamis, 19 Sep 2019

DPRD Simalungun Minta Pemberhentian Sementara 992 Guru Nonsarjana Ditunda

admin Kamis, 11 Juli 2019 12:46 WIB
SIB/Jheslin M Girsang
RAPAT: Lembaga legislatif bersama eksekutif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemberhentian sementara 992 orang guru nonsarjana (S1) di Ruangan Komisi IV DPRD Simalungun, Rabu (10/7). Namun, rapat tersebut belum membuahkan kesimpulan karena ditunda.
Simalungun (SIB) -Untuk kedua kalinya, lembaga legislatif bersama eksekutif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemberhentian sementara 992 orang guru nonsarjana (S1) di Ruangan Komisi IV DPRD Simalungun, Rabu (10/7).

Namun rapat tersebut kembali ditunda karena tidak dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jamesrin Saragih, sehingga rapat belum membuahkan suatu kesimpulan tentang nasib guru nonsarjana.

Meski rapat tersebut dihadiri Sekretaris Pendidikan Simalungun, Parsaulian Sinaga dan Sekretaris BKD Serubabel Saragih sebagai mewakili kepala dinas, Komisi IV DPRD tetap bersikeras untuk menunda rapat.

Komisi IV bahkan kembali melayangkan panggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan BKD agar mengikuti rapat, Kamis (11/7).
"Hari ini panggilan kedua. Besok (Kamis 11/7) panggilan ketiga dan kami anggap panggilan terakhir," ujar Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Umar Yani.

Menurutnya, pemberhentian sementara jabatan fungsional 992 guru yang belum sarjana adalah masalah urgen (penting) sehingga perlu kehadiran kepala dinas mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang dapat mengambil suatu kesimpulan.
"Kami (anggota dewan) sangat berharap kepala dinas hadir, karena masalah ini berkembang di tengah masyarakat dan meresahkan," urainya.

Umar Yani menilai, Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu mempertimbangkan pemberhentian sementara jabatan fungsional 992 orang guru yang belum sarjana (S1) karena Kabupaten Simalungun masih kekurangan guru.

"Kami minta ditunda dulu pemberhentian sementara guru yang belum sarjana. Banyak guru yang sudah mendekati masa pensiun, bahkan 2 atau 3 tahun lagi mau pensiun. Bagaimana mereka kuliah, sementara Kabupaten Simalungun masih kekurangan guru," ungkapnya.

Anggota DPRD lainnya seperti Dadang Pramono dan Bernhard Damanik juga sepakat pemberhentian sementara jabatan fungsional guru nonsarjana ditunda agar tidak berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar di sekolah, apalagi masa kini sudah mendekati tahun pelajaran baru 2019/2020. (S05/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments