Kamis, 19 Sep 2019

DPRD Langkat Konsultasi Publik 7 Ranperda Inisiatif

admin Kamis, 13 Juni 2019 13:27 WIB
Ilustrasi
Langkat (SIB) -Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat melaksanakan konsultasi publik terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif, Selasa (11/6).

Konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan menyerap berbagai ide dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Ranperda inisiatif yang dibuat DPRD Langkat, agar lebih sempurna dalam pembuatannya.

Ketua Bapemperda DPRD Langkat Nurul Azhar Lubis SH, sosialisasi/konsultasi publik Ranperda Wajib Belajar MDTA yang pertama disosialisasikan yang dihadiri para kepala sekolah SD, SLTP dan forum MDTA yang hadir sebagai peserta.

Selain itu hadir narasumber pembanding terhadap Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yakni Kadis Pendidikan DR. H. Saiful Abdi, Kasubbag Hukum Polres Langkat Iptu Maraganti Panggabean SH MHum, Kabag Kessos H Syahrizal SSos MSi dan yang mewakili Kakan Kemenag Langkat.

Adapun tujuh Ranperda inisiatif DPRD tahun 2019 disosialisasikan yakni Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hand Phone, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum serta Ranperda Pelayanan Publik,
"Ketujuh Ranperda ini disosialisasikan selama empat hari mulai tanggal 11, 17, 18 dan 19 Juni 2019 mendatang," sebut Nurul Azhar Lubis.

Karenanya sebut Nurul Azhar, mengharapkan kepada peserta dan narasumber untuk memberikan dukungan atas Ranperda Wajib Belajar MDTA, karena dengan kondisi saat ini masih ada murid yang buta aksara Al-Qur'an dan diharapkan dengan lahirnya Perda ini moral dan akhlak jadi semakin lebih baik.

Sementara itu, anggota Bapemperda Fatimah mengatakan, Ranperda Wajib Belajar MDTA itu sangat penting, karena jam pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah dasar hanya dua jam dalam sepekan sehingga dirasa sangat kurang, karena itu perlu ditambah jam belajarnya pada sekolah MDTA.

Dalam acara konsultasi publik itu, narasumber dan peserta konsultasi publik memberikan ide-ide dan pemikiran terhadap pengkayaan Ranperda yang disosialisasikan. Peserta juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap para guru-guru MDTA dan bantuan ke sekolah MDTA setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda. (M-24/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments