Rabu, 23 Sep 2020

DPRD Langkat Bahas Pengajuan 7 Ranperda

Admin Selasa, 27 November 2018 19:24 WIB
Langkat  (SIB) -DPRD  Langkat menggelar  rapat paripurna penyampaian  7  Rancangan Peraturan Daerah   (Ranperda)  diantaranya 3 Ranperda diajukan Pemkab Langkat dan 4 Ranperda inisiatif   DPRD Langkat di Ruang Paripurna DPRD, Stabat, Senin (26/11).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surialam ditandai dengan penyerahan Ranpeda Pemkab Langkat oleh  Sekdakab Indra Salahuddin  dan Ranperda inisiatif DPRD melalui  Ketua BPPD Langkat  Makhruf   Ritonga  kepada  Surialam .

Dalam sambutannya, Indra Salahudin   menerangkan, Pemkab Langkat mengusulkan 3 Ranperda .Ranperda pertama tentang perubahan atas peraturan daerah No 4 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ranperda kedua, tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 6 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa (Kades).  Sebab pasal 33 huruf G UU No 6 tahun 2014 tentang Peraturan Desa harus berdomisili paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran telah dicabut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/2015.

"Ini dirivisi untuk kedua kalinya menyesuaikan  dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,"sebutnya.

Ranperda ketiga, tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR),  karena merokok kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini salah satu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.

"Maka perlu diatur mengenai ruang atau area yang dinyatakan larangan  untuk merokok, serta untuk  memproduksi, menjual, mengiklankan atau promosikannya,"  sebutnya.

Sementara Makhruf Ritonga    selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) menerangkan, empat  Ranperda inisitaif DPRD Langkat yang diajukan, berdasarkan surat keputusan DPRD Langkat No 18 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2018, tentang penetapan 4 Ranperda inisiatif DPRD Langkat yaitu Ranperda tentang pengelolaan sampa terpadu, Ranperda tentang penamaan jalan, Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum  dan  Ranperda tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan kebudayaan daerah. (A26/c)
Editor: Admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments