Kamis, 22 Agu 2019

RDP Buruh HTI PT PLP Langgapayung

DPRD Labusel akan Rekomendasikan Pelanggaran Perusahaan HTI PT PLP ke Aparat Hukum

admin Kamis, 14 Februari 2019 14:02 WIB
SIB/Rudi Afandi Simbolon
RDP : DPRD Labusel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Managemen Perusahaan HTI PT PLP, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labusel terkait permasalahan yang dialami buruh HTI PT PLP Langgapayung, Rabu (13/2).
Kotapinang (SIB) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labusel akan merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan HTI PT Putra Lika Perkasa (PLP) Langgapayung kepada aparat penegak hukum dan Kementerian.

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Labusel H Zainal Harahap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara buruh, DPRD, Managemen Perusahaan HTI PT PLP, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labusel. Politisi Partai PDI Perjuangan Labusel itu menilai, hampir seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Labusel melakukan pelanggaran undang-undang lingkungan dan tenaga kerja.

"Jika tidak ada keputusan dalam RDP ini, mari kita gunakan hak dan kewenangan kita sebagai anggota DPRD untuk merekomendasikan perusahaan HTI PT PLP yang telah melakukan pelanggaran. Buat rekomendasi kepada aparat hukum, Kementerian yang ditandatangani DPRD. Demi kemanusiaan dan hak buruh," kata Zainal, Rabu (13/2).

Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Labusel Ferry Andhika Dalimunte. Menurutnya, pihak perusahaan PT PLP tidak bisa menghargai pemerintah daerah. Padahal, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labusel telah melakukan mediasi para buruh dengan perusahaan.
"Pihak perusahaan selalu saja mengatasnamakan direksi, padahal setiap perpanjangan ijin prinsip tidak pernah dilaksanakan oleh pihak direksi. DPRD perlu membuat Perda perlindungan buruh agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labusel Sutrisno SH mengatakan, telah melakukan Persetujuan Bersama (PB) pada September 2018 lalu. Meskipun hal itu tidak mudah dan harus melalui perundingan bipartit terlebih dahulu.

"Andaikan pihak perusahaan tidak mampu menyepakatinya, seharusnya perusahaan memanggil pihak karyawan atau buruh. Jika tidak juga dilaksanakan oleh perusahaan, barulah dilimpahkan ke pengadilan dan dieksekusi oleh pengadilan. Mengenai kepailitan, yang menentukannya adalah akuntan Publik, bukan managemen. Namun, pihak perusahaan tetap harus menyelesaikan hutang kepada tenaga kerja terlebih dahulu, selanjutnya hutang-hutang yang lain," katanya.

Sementara itu, Managemen perusahan HTI PT PLP Langga Payung yang dihadiri Manager Tanaman Karet Firman Siagian dan bagaian Personalia Ramlan mengaku akan menerima apa yang menjadi keputusan dalam RDP, dan akan menyampaikannya ke pihak direksi. Menurutnya, pihak perusahaan telah merealisasikan 2 dari 8 buruh yang memperoleh pesangon permanen.

"Saya bukan pengambil keputusan, melainkan penerima hasil keputusan dari RDP ini untuk diteruskan ke direksi. Ada tawaran dari direksi menunggu perusahaan membayar secara bertahap, buruh bekerja dulu menunggu keuangan perusahaan membaik," katanya.

Dalam pertemuan itu terungkap banyaknya diskriminasi dan kejanggalan yang dialami oleh para buruh dan dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Seperti, penipuan hasil kerja yang diperoleh oleh buruh dengan menunggu hasil laboratorium baru membayarkannya ke buruh dan bukan dari hasil produksi, pola penghitungan premi yang terkesan tidak transparan, dan bahkan adanya pemotongan upah sebesar 25 persen.

"Masih banyak buruh yang belum menerima upah hingga sekarang. Padahal dewan direksi telah menetapkan tanggal 10 gajian bagi karyawan. Ironisnya, bahkan ada buruh yang telah meninggal dunia tapi tidak dibayarkan pesangonnya," kata perwakilan buruh Irpan Nasution.

Menanggapi hal itu, Personalia perusahaan HTI PT PLP Langgapayung Ramlan mengaku pemotongan 25 persen upah bagi buruh yang mengalami sakit permanen dilakukan sesuai aturan undang-undang.

"Sesuai ketentuan, setiap buruh yang mengalami sakit permanen dan tidak bisa bekerja, dalam 4 bulan pertama diberi upah penuh. Empat bulan ke 2 di potong 25 persen. Empat bulan ke 3 di potong 25 persen lagi. Setelah satu tahun penuh baru diberi 25 persen upah dan diusulkan PHK. Itu aturan undang-undang. Selama PB itu dibuat, setiap bulannya tetap diusulkan pembayaran PHK ke direksi. Namun, pada pengiriman biaya, tidak direalisasi karena keuangan perusahaan sedang sulit. Dari 100 persen yang diminta, direalisasi hanya 70 persen," katanya. (F08/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments