Minggu, 05 Apr 2020

Butuh Sekitar Rp 15 M Sesuaikan Honor PPK dan PPS di Nisel

Redaksisib Senin, 24 Februari 2020 17:04 WIB
jatimtimes

Ilustrasi

Nisel (SIB)
Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 Nias Selatan masih mengikuti surat edaran dari KPU RI No 188 tahun 2019 karena butuh sekitar Rp 15 miliar bila disesuaikan dengan surat edaran terbaru.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nisel Repa Duha kepada wartawan, Jumat (21/2) ketika dikonfirmasi perihal belum disesuaikannya honorarium penyelenggara Pemilu. Ia menjelaskan, sesuai edaran yang lama masa kerja dan penggajian PPK selama 9 bulan dan PPS bulan dengan total jumlah honor dianggarkan sesuai edaran yang lama sekitar Rp 28,1 miliar.

"Memang ada surat edaran yang baru dari KPU Nomor 755 tentang honor yang baru, kita sudah sampaikan ke Pemkab melalui TPAD namun sampai saat ini belum ada jawaban. Seandainya Pemda menerima dan menyetujui surat edaran yang baru, ada penambahan dari anggaran kita Rp 51 miliar, bertambah sekitar Rp 15 miliar," katanya.

Meski membutuhkan sekitar Rp 15 M untuk menyesuaikan honorarium penyelenggara dengan surat edaran yang baru, namun Repa tidak terlalu mendesak. Hal itu menurutnya dipengaruhi kemampuan daerah. "Kalau masalah cukup sih, pada prinsipnya kita syukuri dulu apa yang ada," ujarnya.

Untuk tahapan sendiri, KPUD Nisel telah selesai merekrut PPK sebanyak 350 orang yang akan dilantik pada akhir Februari. Saat ini juga mereka tengah melakukan proses perekrutan PPS untuk kebutuhan 2.776 calon di 461 Desa. Pantauan di lokasi ratusan pelamar dalam seminggu terakhir memadati kantor KPUD Nisel, untuk mengatasi ramainya pelamar KPUD Nisel akan membuka kantor pada hari Sabtu dan Minggu. (N03/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments