Minggu, 18 Agu 2019

Belajar dari Pilkada 2015, KPU Simalungun Antisipasi Pemilu Susulan

admin Jumat, 12 Juli 2019 12:33 WIB
Jakarta (SIB) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), mengkaji aspek hukum yang berpotensi jadi ganjalan pada Pilkada Serentak 2020. Jangan sampai terjadi Pilkada susulan seperti pada 2016.

Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik menyatakan aspek hukum ini menjadi salah satu titik fokus bahasan karena dapat berefek pada berbagai hal.

"Masalah pada Pilkada 2015 itu kita pelajari. Dasar-dasarnya kita kaji. Mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan muncul. Jangan sampai terjadi lagi," kata Raja kepada wartawan di Simalungun, Kamis (11/7).

Pada Pilkada Serentak 2015, pelaksanaan di Simalungun terpaksa ditunda karena ada masalah hukum. Persoalan ini terkait dengan keikutsertaan pasangan petahana JR Saragih dan Amran Sinaga, yang dicoret KPU Simalungun. Masalah hukum itu berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Belakangan, MA memutuskan pasangan itu berhak ikut, sehingga total ada lima pasangan yang berhak ikut kontestasi dalam Pilkada itu. Pelaksanaan Pilkada susulan berlangsung pada Februari 2016 dan pasangan JR Saragih dan Amran Sinaga justru unggul. Pasangan itu dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun untuk periode 2016-2021.

Masih dalam kaitan dengan antisipasi masalah itu, KPU Simalungun juga masih menunggu Peraturan KPU tentang tahapan dan hal-hal teknis pelaksanaan. Mereka akan mengikuti aturan-aturan yang ada, termasuk mengenai penganggaran kegiatan.

Disebutkan Raja, mereka sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 68 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun. Jumlah ini naik sekitar Rp 10 miliar dibanding anggaran tahun 2015 sebesar Rp 58 miliar.

"Sudah diajukan dan saat ini anggaran itu menunggu pembahasan," kata Raja. (Detikcom/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments