Selasa, 21 Mei 2019

Bangunan Diduga Tanpa SIMB Berdiri di Lahan PT KAI Stasiun Kisaran

* Kabid Perizinan: Tidak Ada SIMB, Bangunan Ilegal
admin Kamis, 14 Maret 2019 16:19 WIB
SIB/Mangihut Simamora
BANGUNAN TANPA SIMB: Bangunan permanen yang sedang dibangun diduga tanpa SIMB di lahan PT KAI Stasiun Kisaran, Selasa (12/3).
Kisaran (SIB) -Sebuah bangunan permanen "berdiri" di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat yang masih merupakan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Stasiun Kisaran. Meski belum rampung, pembangunan dianggap telah mengangkangi peraturan karena diduga tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Badan Peizinan, Pengelolaan dan Penanaman Modal (BPPPM) Kabupaten Asahan.

Pantauan SIB, Selasa (12/3) tampak puluhan tukang maupun kernek bangunan sedang bekerja. Terlihat juga batubata yang telah terpasang setinggi 3 meter di atas tanah panjang kurang lebih 40 meter dan luas 20 meter. Pengawas bangunan yang mengaku bernama Iyan, ketika dikonfirmasi SIB mengatakan, bangunan dibuat sebagai lokasi penitipan fashion atau baju.

Ditanya plank SIMB dari BPPPM Asahan, Iyan menjawab tidak tahu namun dia memastikan segala sesuatu surat dari PT KAI sudah beres. "Untuk SIMB saya akan tanyakan dulu ke penyewa lahan, saya hanya ditugasi mengawasi jalannya pembangunan," ujarnya.

Disinggung mengapa bangunan didirikan padahal belum ada kepastian memiliki SIMB. Iyan kembali menjawab tidak mengetahuinya. Dia meminta waktu 2 hari guna menanyakan hal tersebut kepada sang penyewa lahan dimaksud.

"Namun yang pasti bang, surat-surat dari PT KAI sudah beres tetapi tidak dibawa. Masih di Medan bang," katanya.

Terkait ini, Kepala BPPPM Kabupaten Asahan melalui Kabid Perizinan M Hasan, memastikan pihaknya tidak ada mengeluarkan SIMB untuk bangunan di Jalan HOS Cokroaminoto yang merupakan lahan Stasiun KA Kisaran.

"Jangankan bangunan sekarang, bangunan lama di lahan PT KAI stasiun tidak ada dikeluarkan SIMB-nya dikarenakan pihak PT KAI tidak mau melengkapi persyaratannya. Berdiri tanpa SIMB, bangunan ilegal itu," tegasnya.

Lanjutnya, dirinya sangat menyayangkan banyaknya bangunan berdiri di lahan PT KAI Stasiun Kisaran, namun menyalahi ketentuan. Pembangunan melanggar peraturan, terhadap pengusaha maupun bangunan seharusnya sudah diberi tindakan namun bukan merupakan kewenangan mereka.

"Penegakan Perda bukan gawenya kami, melainkan Satpol PP," kata Hasan. (E02/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments