Jumat, 06 Des 2019

BHP Medan Bentuk Tim Cari Data dan Informasi Soal Harta yang Tidak Terurus

Sabtu, 22 April 2017 12:04 WIB
Pematangsiantar (SIB) -Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan segera bentuk tim untuk mencari informasi dan data  terhadap harta yang terlantar/tidak terurus. Tim tersebut terdiri dari 10 BHP, di antaranya Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPN dan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BHP Medan Rita Uli Br Situmeang kepada SIB, seusai sosialisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BHP Medan, Selasa (18/4) di Fakultas Hukum USI, Pematangsiantar.

Sebagai narasumber lainnya termasuk Kasubdit BHP Seluruh Indonesia Agustina SH MH, Hakim PN Simalungun Hendrawan Nainggolan dan juga dihadiri Rektor Prof Marihot Manullang, Wakil Rektor Pasu Malau SH MH, Ketua Panitia Dame Togan Sitompul, Dekan FH Humala Sitinjak dan undangan lainnya.

"Tim pengumpul harta tidak terurus tersebut nantinya akan bekerja mencari informasi dan data-data akan harta-harta yang tidak terurus baik rumah, tanah, maupun lainnya. BHP merupakan unit pelaksana teknis pemerintah yang secara struktural berada di Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI," kata Rita.

Lanjutnya, untuk wilayah kerja BHP Medan meliputi Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan khusus untuk provinsi Jambi dan Bengkalis mengurus kepailitan.

"Adapun tugas pokok dan fungsi BHP, yaitu mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BHP berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan," jelasnya.

Dijelaskannya isi tupoksi tersebut meliputi melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D03/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments