Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Tuntut Plt Bupati Labuhanbatu Nonaktifkan Kades Cabul

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Tuntut Plt Bupati Labuhanbatu Nonaktifkan Kades Cabul

admin Kamis, 14 Februari 2019 13:58 WIB
DEMONSTRASI : Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu berunjukrasa di depan Mapolres Labuhanbatu Jalan MH Thamrin dan Kantor Bupati Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, menuntut penyidikan yang profesional dan menonaktifkan oknum Kades cabul di wilayah Bilah Barat, Rabu (13/2).
Rantauprapat (SIB) -Aliansi mahasiswa dan masyarakat bersatu berunjukrasa di depan Kantor Bupati Labuhanbatu, Rabu (13/2). Demonstran menuntut Plt Bupati menonaktifkan oknum kepala desa yang diduga melakukan pencabulan terhadap seorang wanita di bawah umur di Kecamatan Bilah Barat. Tuntutan tersebut disampaikan karena akan meresahkan masyarakat desa.

"Kedatangan kami ke kantor bupati ini untuk meminta Plt Bupati atau Pemkab Labuhanbatu agar menonaktifkan kepala desa KB oknum AH. Kadis PMDK juga kami minta menindaklanjuti kejadian perkara pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum kepala desa," sebut Koordinator aksi AMMB, Asef Munandar Saleh di kantor bupati Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Menurut pengunjukrasa, pelecehan seksual yang diduga dilakukan AH, sebelum jadi Kades, berkisar 4 tahun silam terhadap anak di bawah umur berinisial AAN (14).

Warga yang ikut dalam aksi tersebut mengatakan pencabulan diduga dilakukan AH sudah berulang-ulang.

Plt Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMDK), Zaid Harahap mengatakan menurut regulasi, bahwa Kades yang telah meresahkan masyarakat akan diberi sanksi.

"Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Desa nomor 26 tahun 2014 tentang Desa, kepala desa yang melakukan keresahan masyarakat akan diberi sanksi. Semoga dengan kejadian ini dapat memberi hikmah kepada kepala desa yang lain agar jangan meresahkan masyarakat desanya," jelas Zaid.

Sebelumnya, massa berunjukrasa di depan Mapolres Labuhanbatu meminta penyidik profesional melakukan penyidikan terhadap pengaduan korban.

Massa membentang spanduk dan membagi-bagikan selebaran tuntutan, kepada warga pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan MH Thamrin itu.

Dari beberapa tuntutan yang disampaikan, massa juga meminta Polres membentuk tim khusus dalam penyelidikan kasus dugaan tindakan asusila itu dengan terbuka.

Demonstran disambut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Labuhanbatu, AKP Jama Kita Purba. Dia menyebut pihaknya akan melakukan proses penegakan hukum secara profesional terkait kasus itu.

"Kasih kami waktu, biarkan kami bekerja. Saya jamin tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami tetap melakukan proses sesuai aturan main. Kami laksanakan secara profesional," kata Jama.

Kasus asusila tersebut, kata Kasat Reskrim, sedang ditangani di pihak Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (UPPA) dan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian akan dilakukan gelar perkara.

"Saya tegaskan, (kasus) sedang dalam proses," tandasnya.

Setelah menerima informasi dari Kasat Reskrim, massa lalu bergerak mendatangi kantor bupati di Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat. (BR6/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments