Selasa, 22 Okt 2019

5 Bulan Honor Pengurus P2TP2A Batubara Tidak Dicairkan

*Kadis P3A : SK Tidak Berlaku Sejak Permen PPA Keluar
admin Rabu, 03 Juli 2019 16:31 WIB
Batubara (SIB) -Honor pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batubara selama lima bulan sejak Februari sampai Juni 2019 tidak dicairkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) setempat.

Hal itu disampaikan Ketua P2TP2A Kabupaten Batubara Agus Salim didampingi Sekretaris Muhammad Dani Butar-Butar kepada wartawan, Selasa (2/7) di Tanjung Tiram.

Menurutnya, pengurus P2TP2A telah bekerja berdasarkan SK Bupati Batubara nomor 575 tahun 2017 tentang Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Anak.

Dengan tidak dicairkan honor, kata Salim sebagai bentuk ketidakmampuan Kepala Dinas P3A dalam mengelola Dinas dan memahami aturan yang berlaku. Sebab menurutnya, alasan Kadis tidak mencairkan honor tersebut karena keluarnya Permen PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) nomor 4 tahun 2018.

Padahal Permen tersebut, sambungnya untuk membentuk UPTD di Dinas P3A. Syarat untuk membentuk UPTD harus Dinas yang sudah memiliki tipe A atau B. Sementara Dinas P3A Kabupaten Batubara baru memiliki tipe C. Jadi bukan untuk membubarkan P2TP2A Kabupaten Batubara apalagi tidak membayarkan honor pengurus, itu termasuk suatu kezoliman", ujar Agus Salim.

Sementara, Kepala Dinas P3A Kabupaten Batubara Wilda saat dikonfirmasi wartawan menuturkan, tidak dicairkannya honor pengurus P2TP2A disebabkan keluarnya Permen PPA nomor 4 tahun 2018. "Dengan keluarnya permen tersebut maka secara tidak langsung SK pengurus P2TP2A tidak berlaku atau gugur," ujar Wilda. (A13/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments