Masinton Pasaribu: APBD Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Tapteng (harianSIB.com)
Bakal calon Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Tapteng harus naik kelas. Tidak boleh lagi seperti katak dalam tempurung. APBD harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," ujar Masinton dalam konferensi pers pada Minggu malam (22/9/2024).

Menurutnya, APBD harus difokuskan untuk membangun fasilitas pendukung ekonomi rakyat, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.

Baca Juga:

• Anggota DPD RI Dengarkan "Curhat" Forum Peduli Disabilitas di Kota Pematangsiantar
• Mulai 24 Desember, Setiap Selasa ASN Pemko Medan Wajib Naik Kendaraan Umum

Masinton juga menyampaikan bahwa jika terpilih sebagai bupati, ia akan berupaya memaksimalkan penggunaan APBD Tapteng guna meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemberdayaan ibu-ibu, fasilitasi kreativitas anak-anak muda, serta peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi fokus utama. Mereka harus mampu menghidupi keluarga mereka dengan lebih baik," tuturnya.

Baca Juga:

• Polres Tapanuli Tengah Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin Toba 2024
• Pemkab Tapteng Ajukan Perbub, DPRD Tak Kunjung Bahas APBD 2025 yang diajukan

Masinton juga menawarkan program peningkatan produktivitas pertanian, dengan target mencetak sawah minimal 2.000 hektare setiap tahun.

"Kami akan melatih anak-anak muda agar siap berwirausaha dan mandiri, termasuk menggali potensi bakat dan prestasi mereka," tambahnya.

Terkait sumber anggaran, Masinton mengakui bahwa jika hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melakukan lobi-lobi ke tingkat provinsi dan pusat guna memperoleh dukungan tambahan.

"Dengan pengalaman dua periode di DPR RI dan koneksi yang saya miliki di berbagai kementerian dan lembaga, saya yakin kita bisa mendapatkan dukungan," ujarnya optimis.

Masinton juga menyampaikan rencananya untuk mengevaluasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tapteng. Ia menekankan bahwa tidak akan ada pemotongan TPP, dan ASN yang berprestasi akan mendapatkan promosi tanpa perlu membayar untuk menduduki jabatan tertentu.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi. ASN tidak perlu membayar untuk jabatan, dan kami ingin menciptakan pemerintahan yang bersih," tegasnya.

Masinton menambahkan bahwa selama sepuluh tahun bertugas sebagai anggota DPR RI, ia selalu berusaha untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.

"Kami adalah pelayan rakyat yang ingin membawa perubahan di Tapteng. Tidak akan ada pungli atau praktik korupsi, kami hanya ingin melayani masyarakat dengan baik," pungkasnya. (**)