Rabu, 20 Nov 2019

4 Bulan Sandang Tersangka Korupsi, Kadis Tarukim Karo dan PKK Belum Dicopot

Kamis, 22 November 2018 19:05 WIB
Tanah Karo (SIB)- LSM Mata Karo meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana SH segera mencopot   dua pejabat di Kabupaten Karo, yang terlibat  kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan tugu mejuah-juah dengan pagu anggaran Rp 679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

Pasalnya terhitung 31 Juli 2018, penyidik Kejari Karo telah menetapkan sebagai tersangka korupsi dan telah menyandang empat bulan sebagai tersangka korupsi. Mereka  masing-masing Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saat itu menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Radius Tarigan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hingga saat itu yakni kedua pejabat ini, Chandra Tarigan masih menjabat Kadis Tarukim dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Radius Tarigan sebagai PPK  dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2018 di Dinas Tarukim Kabupaten Karo.

Hal itu disampaikan Ketua LSM MATA Karo Lloyd Reynold Ginting didampingi Sekretarisnya Cristobon Tarihoran  kepada wartawan di Kabanjahe, Selasa (20/11).

Menurutnya, hingga saat ini Bupati Karo Terkelin Brahmana SH belum membebas tugaskan kedua pejabat itu. Dan mereka masih menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran  dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) di Dinas Tarukim Kabupaten Karo.

Terkait hal itu, katanya, pihaknya telah melayangkan surat untuk meminta penjelasan tertulis alasan dan dasar hukum atas sikap Bupati Karo yang mempertahankan dua pejabat itu sebagai KPA dan PPK, Karena menurut pemahamannya, tugas yang diberikan sebagai KPA dan PPK kepada dua pejabat tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa .

"Dalam fakta integritas   yang diwajibkan membuat pernyataan tidak terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang mereka," katanya.

Selain mengacu pada UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, menurut Lloyd Reynold Ginting,  sebenarnya kita sudah punya dasar hukum tentang etika dan moral bagi pejabat yakni Tap MPR No. VI/MPR/2001 dan Tap MPR No.VIII/MPR/2001. Pegawai Negeri yang terlibat kasus hukum dapat ditindak secara administratif tanpa harus menunggu vonis peradilan.

Pesan moral dan etika kedua Tap tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang sedang menjabatpun harus turun kalau terlibat masalah hukum, termasuk pejabat yang masih berstatus sebagai  tersangka dalam kasus korupsi.

Staf Ahli Bupati Karo Jernih Tarigan SH kepada wartawan baru-baru ini mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian sementara sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), berlaku ketentuan sebagai  berikut, Pegawai ASN/PNS yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, diberhentikan sementara sebagai PNS. Namun katanya, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang disidik penyidik Kejari Karo, kedua pejabat itu belum ditahan. "Di sini titik permasalahannya karena kedua pejabat itu belum ditahan penyidik Kejari Karo sehingga belum bisa dibebas-tugaskan dari jabatannya," ungkapnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Karo Philimon AS Brahmana mengatakan Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Radius Tarigan masih tetap PPK  dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Tarukim Kabupaten Karo masih bisa sebagai pengelola barang dan jasa .

Hal ini didasarkan,meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejari Karo namun belum memiliki kekuatan hukum tetap mereka dinyatakan bermasalah.

Sebagaimana disiarkan SIB sebelumnya, Kejari Karo  menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tugu mejuah-juah dengan pagu anggaran Rp 679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

Keempat tersangka yang ditetapkan masing-masing  Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pada saat ini Chandra Tarigan menjabat sebagai  Kepala Dinas Tarukim Kabupaten Karo Radius Tarigan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  Ir  Edi Perin Sebayang (rekanan dan pelaksana kegiatan) dan  Roy Hefry Simorangkir selaku pemilik/ Direktur CV AKU.  (BR2/d)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments