Antisipasi Krisis Pangan Jilid 2, Pemkab Simalungun Minta Pemerintah Pusat Tambah Kuota Pupuk dan Bibit Unggul

Simalungun (harianSIB.com)

Untuk mengantisipasi krisis pangan jilid 2, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah kuota pupuk bersubsidi bagi petani. Hal ini bertujuan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi menanggapi berita SIB, Selasa (5/3/2024), berjudul "Bapanas: RI Bisa Masuk Krisis Pangan Jilid 2".

Menurut Zonny, Kabupaten Simalungun selama ini dikenal sebagai salah satu daerah lumbung beras di Sumatera Utara. Meski demikian, potensi krisis pangan jilid 2 patut diantisipasi karena terjadinya penyempitan luas baku sawah (LBS).

"Kita menyadari, secara kasat mata produksi pertanian berkurang karena alih fungsi lahan menjadi perumahan, jalan tol dan alih fungsi pertanaman dari padi menjadi jagung atau ubi," kata Zonny.

Sebagai upaya mengoptimalisasi produktivitas pangan, dinilai perlu mendorong petani agar semakin termotivasi mengembangkan lahan pertanian. Pemberian bantuan bibit unggul dan penyediaan pupuk harus dipenuhi.

"Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun meminta kepada pemerintah pusat agar menambah kuota pupuk dan disesuaikan dengan jumlah pupuk yang dibutuhkan petani. Kemudian, segera merealisasikan pemberian bibit unggul," kata Zonny.

Sebagaimana diketahui, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 untuk Kabupaten Simalungun, yaitu Urea 13.301 ton, NPK 10.257 ton dan NPK Formula Khusus 17,073 ton.

Dalam kaitan mengatasi krisis pangan jilid 2, katanya, juga perlu ditekankan tentang tertib pola tanam, pendampingan terhadap pencapaian rencana target produksi serta merangkul pihak TNI/Polri. Saluran irigasi sepatutnya dibenahi untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian.

Sementara itu, dalam menjaga stabilitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Simalungun dikatakan akan melaksanakan operasi pasar murah di masa bulan suci Ramadan. Pasokan pangan dinilai mencukupi.

Menurut dia, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang bulan puasa ini, seperti pangan atau Bapokting (bahan pokok penting).

Karenanya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diminta menjadwalkan koordinasi dengan dinas terkait guna mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi.

"Juga melaksanakan sidak pasar untuk mengetahui ketersedian bahan pokok dan harga di pasar," ujarnya. (*)