Pembangunan Bandara Dibiayai APBN dan Swasta dengan Total Anggaran Rp270 Miliar

Medan (SIB)

Komisi D DPRD Sumut menyetujui nama Bandara Udara (Bandara) di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ditabalkan menjadi nama "Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution" atau lebih dikenal dengan Jenderal Besar AH Nasution yang merupakan salah satu Pahlawan Nasional kelahiran Desa Huta Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina.

Persetujuan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumut Benny Sihotang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, anggota Komisi D Tuani Lumbantobing dan Viktor Silaen SE MM pada rapat dengar pendapat dengan Kadishub (Kadis Perhubungan) Sumut Agustinus dan Kadishub Madina Adi Wardana Hasibuan, Senin (28/8) di DPRD Sumut.

"Sebagai persyaratan untuk pengusulan nama Bandara Bukit Malintang di Madina, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No PM 39/2029 Pasal 45:2, harus ada 12 persetujuan yang harus dipenuhi, di antaranya, surat persetujuan dari gubernur, DPRD provinsi, persetujuan bupati/wali kota, DPRD kabupaten/kota dan lainnya," ujar Benny.

Berkaitan dengan itu, katanya, kesimpulan rapat Komisi D dengan Dishub Sumut dan Dishub Madina menyetujui nama Bandara Udara di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ditabalkan menjadi nama "Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution" (sesuai persyaratan yang termaktub dalam Permenhub No PM 39/2019).

"Guna mempercepat dikeluarkannya rekomendasi persetujuan dari DPRD Sumut, kita di Komisi D secepatnya membuat usulan sesuai kesimpulan rapat ini, guna ditujukan ke pimpinan dewan, untuk ditindaklanjuti," ujar politisi Partai Gerindra Sumut ini.

Sebelumnya, Kadishub Sumut Agustinus memaparkan sekilas pembangunan Bandara di Madina bertujuan untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Madina.

"Bandara ini salah satu target RPJMN Kementerian Perhubungan 2020-2024 dan pembangunannya ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2023 dan bisa beroperasi pada 2024 dengan panjang runway 1.450 meter x 15 meter," katanya.

Ditambahkan Benny dan Harun Mustafa, pembangunan Bandara itu seluruhnya dibiayai APBN bekerja sama dengan perusahaan swasta dengan total anggaran mencapai Rp270 miliar yang kegunaannya untuk membangun kantor dan kelanjutan pembangunan runway.

Sementara itu, Kadishub Madina Adi Wardana Hasibuan menjelaskan, terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan nama Bandara sesuai amanah Permenhub No PM 39/2019, Pemkab Madina telah memenuhinya sebagian besar, di antaranya surat pernyataan Bupati Madina, DPRD Madina, Badan Pemangku Adat Budaya Madina, surat persetujuan Keluarga Besar Jenderal Besar AH Nasution dan lainnya. (A4/r)