Minggu, 22 Desember 2024
Refleksi Kemerdekaan PIKI SU:

Pandemi Covid-19 Dijadikan Panggung Politik adalah Kejahatan Kemanusiaan

Redaksi - Rabu, 18 Agustus 2021 18:37 WIB
367 view
Pandemi Covid-19 Dijadikan Panggung Politik adalah Kejahatan Kemanusiaan
(Foto: PIKI SU)
Refleksi Kemerdekaan : Ketua PIKI SU, Jhon Eron Lumban Gaol bersama Ketum PIKI Badikenita Sitepu, Sekretaris PIKI SU Jadi Pane, mengeluarkan Refleksi Kemerdekaan bertajuk ‘Catatan Kritis PIKI 76 Tahun RI.’ Terlihat sejumlah c
Medan (SIB)
Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumatera Utara (SU), Senin (16/8), mengeluarkan Refleksi Kemerdekaan. Dalam tajuk ‘Catatan Kritis PIKI 76 Tahun RI’ dikemukakan sejumlah poin krusial. Satu di antaranya mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang harus dikerjakan secara gotong royong. Tak hanya oleh pemerintah tapi partisipasi dari seluruh warga negara.

Pernyataan tersebut diutarakan Ketua PIKI SU, Jhon Eron Lumban Gaol, usai pertemuan dengan sejumlah cendikiawan Kristen. Di antaranya Prof Dr Marihot Manullang, Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Theologia (STT) Paulus Jalan Kapt Pala Bangun Simalingkar Medan Dr Adolfina Koamesakh SS MHum. “PIKI SU mengimbau semua pihak untuk membangun kesepahaman dalam penanganan Covid-19. Semua elite politik harus menahan diri. Jangan jadikan pandemi sebagai panggung politik. Mari dukung program kerja penanganan yang dilakukan pemerintah agar pandemi ini bisa berlalu,” ujarnya.

Ia bahkan menafikan gejala yang semakin kentara, pandemi dijadikan upaya untuk menaikkan elektabilitas. “Cara-cara demikian adalah sama seperti melakukan kejahatan kemanusiaan,” tegasnya didampingi sejumlah pengurus. Di antaranya Sekretaris Jadi Pane SPd, Dr Rosyani Hutagalung MTh, Dr Adolfina Elisabeth Koamesakh, Pdt Pangihutan Hutagalung, Ir Masdin Girsang MSi, Adroy Simamora SH, Ir Ronald Naibaho MSi, Ester Manurung, Rahel Sukatendel SSos MSi, Nurhawati Simamora SSos MSi, Romein Manalu ST, Raymond Pardede, NY SB Sitompul dan Gabarel Sinaga SP.

Terkait dampak virus corona, PIKI SU minta pemerintah memberikan bantuan dari anggaran yang sifatnya menolong dan patut. “Harus transparan dan berasas keadilan serta kepatutan,” tambah mantan anggota DPRD SU tersebut. “Karenanya, bila pelaku kejahatan terkait bantuan Covid-19 didapati, harus dihukum tegas karena pelakunya sama seperti penjahat kemanusiaan.

Bersamaan dengan itu, PIKI SU minta penegakan hukum yang menjadi prioritas. Seperti kasus mantan jaksa Pinangki Malasari yang menjadi perhatian publik. “Penegakan hukum yang berkeadilan (law enforcement) akan membuat bangsa ini jadi bangsa besar, kuat, dan maju menyongsong Indonesia hebat dan unggul,” tegasnya.

Soal politik, PIKI su berharap senses of ciris semua elite politik. Misalnya menghadapi Pilpres 2024, pandemi jangan dijadikan isu politik.

Persoalan daerah, PIKI SU menyorot pembangunan kawasan Danau Toba. Program pemerintah di wilayah tersebut harus fokus pada perawatan keutuhan ciptaan-Nya yang selama ini sudah menjadi sumber penghidupan orang banyak. Untuk pembangunan, pintanya, harus, memberdayakan masyarakat untuk tumbuh bersama dan bukan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang.

Mengenai keberagaman, PIKI SU minta tetap memerhatikan hak dasar semua warga negara harus dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penanganan kaum intoleran dan gerakan radikalisme harus dilakukan dengan pendekatan hukum dan juga melalui pendidikan. “PIKI SU sangat menjunjung kebhinnekaan. Mengajak semua pihak yang dipelopori pemerintah harus mampu merawat keberagaman,” tegasnya. (R10/f)

Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru