Minggu, 18 Agu 2019

3 Fraksi DPRD Simalungun Suarakan Pembatalan SK Pemberhentian Sementara 992 Guru Nonsarjana

admin Jumat, 12 Juli 2019 12:52 WIB
SIB/Jheslin M Girsang
RAPAT: Lembaga legislatif bersama eksekutif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemberhentian sementara 992 orang guru nonsarjana (S1) di Ruangan Komisi IV DPRD Simalungun, Kamis (11/7).
Simalungun (SIB) -Muncul perdebatan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara lembaga legislatif dan eksekutif terkait pemberhentian sementara 992 orang guru nonsarjana (S1) di Ruangan Komisi IV DPRD Simalungun, Kamis (11/7).

Sebanyak 3 Fraksi DPRD (Partai NasDem, PDI P dan Golkar) meminta dibatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Simalungun Nomor 188.45/5929/25.3/2019 tentang pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional guru yang belum memiliki ijazah S1 di lingkungan Pemkab Simalungun.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Bersatu Elias Barus meminta dikaji ulang surat keputusan tersebut.

"Banyak hal yang menjadi pertimbangan dengan keluarnya SK ini. Kami sarankan supaya SK ini dicabut," kata Wakil Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani (Fraksi Partai Golkar).

Dengan keluarnya SK tersebut, maka 992 guru yang memiliki gelar diploma, maupun tamatan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) wajib kuliah dulu.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Elfiani Sitepu menjelaskan, bahwa data 992 guru nonsarjana bisa berubah setiap hari. Sekitar 200 guru yang sebelumnya terdata nonsarjana telah mendatangi Dinas Pendidikan untuk melengkapi berkas terkait kepemilikan ijazah sarjana (S1), sehingga data nonsarjana berkurang.

Keterangan Elfiani itu justru membuat Wakil Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani terkesan geram.

"Di SK disebutkan 992 guru (nonsarjana). Nah, disampaikan tadi ada 200 guru yang sudah menyesuaikan, melengkapi data sudah sarjana. Konsekwensinya, ketika ada 200 guru masuk maka SK dicabut dulu," tegas Timbul.

Ia menilai, guru berstatus sarjana memang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, Kabupaten Simalungun masih kekurangan guru sehingga keluarnya SK tersebut berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah.

Menanggapi soal pembatalan SK tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Simalungun Jamesrin Saragih diwakili Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Eka Candra Barus mengatakan, akan menyampaikannya ke pimpinan. (S05/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments