Senin, 24 Feb 2020
Banner Menu
Detail Utama 1

25 Paket Proyek Tahun 2018 Berpotensi Rugikan Negara

* Kejari TBA Periksa Mantan Kadis PUPR Tanjungbalai
Jumat, 14 Februari 2020 19:24 WIB
akurat.co

Ilustrasi

Tanjungbalai (SIB)
Sebanyak 25 paket proyek fisik tahun 2018 berpotensi merugikan keuangan negara, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan (Kejari TBA) memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR), M ST.

Puluhan paket proyek tahun 2018 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Tanjungbalai, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumut. Salah satu instansi yang masuk daftar temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, yakni Dinas PUPR selaku instansi pengelola anggaran terbesar di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Berdasarkan data LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Tanjungbalai tahun 2018, Nomor: 66.A/LHP/XVIII.MDN/2019, tanggal 24 Juni 2019, terdapat 25 paket proyek Dinas PUPR yang berpotensi merugikan negara sekira Rp6 miliar lebih.

Penyebab potensi kerugian negara terhadap 25 paket proyek Dinas PUPR itu karena beberapa faktor, seperti pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp4,4 miliar, pemahalan harga Rp635 juta dan denda keterlambatan Rp1,3 miliar. Dari 25 kontrak pekerjaan yang merupakan temuan BPK RI, di antaranya proyek pembuatan sheet pile di bantaran Sungai Silau, Rp2,4 miliar.

BPK menemukan kekurangan fisik pembuatan sheet pile sebesar Rp62 juta dan pemahalan harga atau mark-up mencapai Rp635 juta. Akibat pelaksana pekerjaan CV Am tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak, CV Am dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp105 juta.

Kekurangan volume fisik pembangunan gedung Kantor Bappeda Rp255 juta, denda keterlambatan Rp99 juta, jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan Rp108 juta. Proyek tersebut dikerjakan CV BJ. Kekurangan volume fisik proyek penataan lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Rp 683 juta, denda keterlambatan Rp132 juta. Pekerjaan dilaksanakan PT ARH senilai Rp2,9 miliar.

Kekurangan volume fisik peningkatan jalan konstruksi hotmix di jalan lingkar utara STA 7+200 - 7+940 sebesar Rp352 juta, pelaksana pekerjaan PT CMPA dan dana kegiatan telah dibayar 100 persen yakni Rp3,2 miliar. Dari sekian banyak temuan BPK, yang terbesar adalah pembangunan jembatan Sei Silau III di Kelurahan Pasar Baru, senilai Rp19,6 miliar dikerjakan PT TL.

Proyek jembatan ini tak rampung dikerjakan dan ditemukan kekurangan volume fisik kegiatan senilai Rp1,2 miliar, jaminan pelaksanaan yang belum dibayarkan Rp981 juta, denda keterlambatan Rp981 juta. Meski masa kerja telah diaddendum, rekanan tak mampu menyelesaikan pekerjaan. Dana yang dicairkan sesuai progres kegiatan 13,51 persen atau Rp2,6 miliar dari nilai kontrak kegiatan.

BPK merekomendasikan agar Kadis PU selaku PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp4,4 miliar dan disetorkan ke kas daerah. Menarik kekurangan penerimaan Rp2,4 miliar untuk disetorkan ke kas daerah.

Pasca 25 paket proyek Dinas PUPR tahun 2018 ini jadi temuan BPK RI, berkembang rumor bahwa Kejari TBA menelusuri proyek yang diduga berpotensi merugikan negara tersebut. Menindaklanjuti kabar Kejari TBA memanggil dan memeriksa mantan Kadis PUPR M ST, terkait proyek tahun 2018, SIB berusaha mengonfirmasi Kajari TBA melalui Kasi Intelijen AB Silitonga SH, Kamis (13/2) membenarkan.

Namun dikatakan Silitonga, M diperiksa bukan terkait proyek jembatan Sei Silau III, sheet pile dan jalan lingkar utara, tapi kasus lain yang belum bisa diungkapkan ke publik. "Segera akan kita kabari ya," ujar Silitonga. (A08/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments