Senin, 16 Sep 2019

163 Napi Lapas Kelas 2 B Kutacane Mendapat Remisi 17 Agustus, Satu Bebas

admin Jumat, 23 Agustus 2019 11:51 WIB
SIB/Armentoni Munthe
Remisi : Wakil Bupati Bukhari didampingi Kalapas Kutacane Fahyudi saat menyerahkan remisi bebas dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Sugito yang mendapat remisi dan langsung bebas.
Kutacane (SIB) -Sebanyak 163 Narapidana warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kutacane, mendapat remisi 17 Agustus dari Kementerian Hukum dan HAM RI, satu di antaranya langsung bebas.

Kalapas kelas 2B Kutacane, Fahyudi SH dalam sambutannya pada acara pemberian remisi dari Kementerian Hukum dan HAM kepada warga pemasyarakatan pada hari kemerdekaan 17 Agustus di Lapas Kutacane melaporkan bahwa Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas 2 B Kutacane berkapasitas 75 orang.

Namun saat ini dihuni 350 orang, berarti sudah over kapasitas sebesar 368 persen, sehingga pembinaan yang mereka lakukan tidak bisa maksimal, bahkan pada malam hari halaman lapas dijadikan sebagai tempat tidur para warga binaan.

Napi yang mengikuti upacara 150 orang, sementara di dalam kamar masih ada sekitar 200 napi lagi tuturnya.

Pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 ini, Lapas Kutacane mengusulkan remisi sebanyak 163 orang dan 1 orang langsung bebas, atas nama Sugito, kepada seluruh napi yang mendapat remisi diucapkan selamat dan diingatkan agar terus meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan yang maha kuasa, jadilah insan yang taat hukum, yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, pesannya.

Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, mengharapkan, melalui pemberian remisi ini, seluruh warga binaan pemasyarakatan agar selalu patuh dan taat hukum/norma yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab baik kepada Tuhan maha pencipta maupun kepada sesama manusia.

Menteri berpesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan agar menjadikan momentum kemerdekaan RI Tahun 2019 untuk lebih meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan, mengubah pola kinerja yang dapat mengikuti pola perkembangan isu-isu terkait pemasyarakatan, dapat secara tegas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (K10/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments