Kamis, 09 Jul 2020

120 Pedagang Simpang Empat Asahan Siap Direlokasikan ke Pasar Milik Swasta

redaksi Selasa, 14 Januari 2020 20:46 WIB
Foto: SIB/Dok
Anggota DPRD Asahan Komisi D Muhammad Ilham Sarjana Hasibuan.
Asahan (SIB)
Terkait permasalahan ratusan pedagang kaki lima di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan yang sempat ricuh saat digusur Satpol PP, akhirnya dapat membuahkan hasil meskipun pedagang tersebut terbagi dua untuk mengikuti aturan. Dan permasalahan ini sudah ditangani Komisi D DPRD Asahan.

Anggota DPRD Asahan dari Komisi D Muhammad Ilham Sarjana Hasibuan mengatakan, 120 pedagang siap dipindahkan ke pasar milik swasta meskipun harus mengeluarkan uang sewa. "Sebenarnya permasalahan ini sudah puluhan tahun dan pedagang yang berjualan tidak memiliki izin sempat digusur akhirnya mau pindah ke pasar milik swasta," ungkap Muhammad Ilham Sarjana Hasibuan saat berbincang dengan SIB di ruang Fraksi PPP, Senin (13/1).

Ilham Sajana juga menerangkan, pada Senin lalu dirinya sudah menggelar rapat dengan pedagang di Polres Asahan. Dalam rapat itu sebagian pedagang siap untuk dipindahkan dan sebagian lagi tidak terima untuk dipindahkan. "Pedagang ini sepertinya terbagi dua, artinya ada yang mau ikut untuk dipindahkan dan ada juga tetap bertahan,"ujar politisi muda dari PPP Asahan. Meskipun para pedagang ini sudah terbagi dua bagian namun dirinya tetap optimis bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah puluhan tahun ini. "Dalam waktu dekat ini Komisi D akan turun kembali ke pasar Simpang Empat untuk melihat fasilitas pasar milik suwasta yang berdekatan dengan pasar yang selama ini ditempati oleh pedagang tidak memiliki izin,"ujarnya.

Di Kecamatan Simpang Empat itu, ada dua pasar swasta yang memiliki izin dengan harga sewa bervariasi. Namun satu di antara dua pasar itu masih ada yang belum layak untuk ditempati. "Ada satu pasar lagi yang belum layak ditempati, maka kami perintahkan bagi pengelola untuk membersihkan pasar tersebut," ujar Ilham Sarjana.

Ketika ditanyai mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yang tidak mau membangun pasar modren, dirinya menjelaskan bahwa Pemkab Asahan tidak bisa membangun pasar di lokasi tersebut karena Pemkab Asahan bisa dikenakan sanksi Tindak Pidana Persaingan Usaha (TPPU). "Kecuali dilokasi itu tidak ada pasar sama sekali, baru bisa dibangun pasar oleh Pemkab Asahan untuk pedagang," pungkasnya.

Dia juga mengimbau kepada para pedagang agar mau mengikuti aturan yang sudah dibuat Pemkab Asahan seperti untuk pindah berjualan di pasar milik swasta dengan harga sewa yang cukup murah. "Pengelola sudah kita perintahkan untuk membuat harga sewa sesuai dengan Perda retribusi,"ujarnya. (A06/c)


T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments