Kamis, 24 Sep 2020

Ratusan Guru Agama di Simalungun Diperiksa BPKP

*Ditemukan Beberapa Kejanggalan
Jumat, 02 Mei 2014 17:19 WIB
Simalungun (SIB)- Ratusan guru  agama di Kabupaten Simalungun diperiksa tim Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Sumut, Selasa (29/4) di Gedung serba guna MUI Jalan Asahan, Km 3, Kecamatan Siantar, Simalungun. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka.

Pemeriksaan yang dilakukan berupa kelengkapan pemberkasan guru yang menerima hak tunjangan sertifikasi. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Departemen Agama, Agus Priadi mengatakan, pemeriksaan tim BPKP ini karena ditemukan beberapa kejanggalan dari jam mengajar guru penerima tunjangan sertifikasi.

Menurutnya, persoalan yang timbul selama ini diantara guru adalah masalah jam mengajar yang masih kurang cukup sesuai prosedur. Dimana, sesuai dengan surat putusan Kementrian Agama jam mengajar untuk guru agama penerima tunjangan sertifikasi adalah 24 jam per minggu, sementara banyak ditemukan jam yang kurang pas.

“Kebanyakan jam guru hanya 18 jam mengajar per minggu sehingga tidak sesuai prosedur. Nah, di sinilah tim audit turun dan mereka juga memeriksa kelayakan melalui kelengkapan dokumen si guru penerima tunjangan,” kata Agus Priadi ditemui SIB, di Kantor Depag Simalungun.

Ia menambahkan, jumlah guru yang tertunggak untuk menerima tunjangan sertifikasi berjumlah ratusan orang priode 2011-2014.  Khusus di lingkup Dinas Pendidikan Simalungun untuk guru agama BPKP memeriksa ratusan guru secara keseluruhan.

Kemudian audit dilaksanakan mulai, Senin (28/4) untuk guru pengajar agama Islam dilanjutkan guru pengajar agama Kristen. “Kami cukup senang dengan adanya audit BPKP ini. Sehingga kami tidak terus resah dengan keluhan para guru. Dan di sini mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung,” kata Agus.

Terpisah, L Pasaribu salah seorang guru penerima tunjangan sertifikasi yang hadir dalam pemeriksaan BPKP menambahkan, rata-rata guru yang hadir dalam pertemuan ini adalah guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi selama 12 bulan terhitung sejak 2011-2014 dengan jumlah bulan yang bervariatif.

 “Sejak tadi kami diminta mengisi lembar koesioner dan diminta menyampaikan berkas. Kami hanya berharap dengan adanya pertemuan ini tunjangan sertifikasi segara dibayarkan,” ungkap L Pasaribu.

Sebelumnya, pihak Departemen Agama Simalungun mencatat ada  693 guru agama Islam yang belum menerima tunjangan sertifikasi dan total biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah mencapai Rp10,6 milliar. Kemudian, untuk guru pengajar agama Kristen ada 276 guru dengan biaya mencapai Rp2,7 milliar.  (BNS/C14/ r)
T#gs Ratusan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments