Minggu, 27 Sep 2020
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Dua Camat Pertanyakan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT PD Paya Pinang di Sergai

Mengaku Tak Pernah Tandatangani Surat Ijin Domisili,

Dua Camat Pertanyakan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT PD Paya Pinang di Sergai

Senin, 30 Juni 2014 14:55 WIB
Sergai (SIB)- Camat Sei Bamban Roy Pane dan Camat Tebing Tinggi Ramadhan Purba terkejut mendengar terbitnya surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT PD Paya Pinang yang berlokasi di wilayah kerjanya. Pasalnya, keduanya merasa tidak pernah menandatangani surat ijin domisili sebagai syarat pengurusan surat IUP.

“Syarat untuk terbitnya IUP harus terbit dulu surat ijin domisilinya. Sementara, sampai saat ini kami tidak pernah menandatanganinya.  Tapi kenapa IUP PT PD Paya Pinang bisa terbit?”, ungkap keduanya dengan nada heran pada rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait dan tim Pansus DPRD Sergai, Jumat (27/6), di ruang rapat DPRD Sergai, di Sei Rampah.

Hal ini menanggapi penjelasan Kasi BUD Perkebunan Dishutbun Sergai, Chairul  yang menyebutkan bahwa PD Paya Pinang telah memiliki IUP, yang digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT PD Paya  Pinang yang kawasan perkebunannya berada di dua kecamatan di wilayah setempat karena masa berlakunya telah habis. Bahkan, secara gamblang Chairul menyatakan bahwa IUP PT PD Paya Pinang tidak bermasalah.

Sementara, Kades Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Zulphansyah dan Kades Paya Mabar Kecamatan Tebing Alexander Manurung mengungkapkan persoalan tanah ini kerap memicu aksi perkelahian antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Belum lama ini telah terjadi bentrok antara masyarakat dengan pihak perkebunan PT PD Paya Pinang dengan menggunakan berbagai senjata tajam. Bahkan, kejadian tersebut sudah memakan korban.

Soal dana CSR, Kades Sei Buluh Bamban mengaku tak pernah mendapatkannya. Bahkan proposalnya selalu ditolak. Sedang Kades Paya Mabar mengaku mendapatkan CSR berupa sembako dan lembu 1 ekor setiap tahun. “Malah dana CSR lewat proposal kami dapatkan dari Perkebunan PT PN 3 yang lokasi kebunnya lebih jauh,” tegas Zulphansyah.

Pada kesempatan itu, pihak legislatif menyebutkan bahwa Pansus DPRD ini dibentuk untuk mendapatkan refrensi dari seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Tim Pansus juga meminta agar Dishutbun Sergai segera mencabut IUP PT PD Paya Pinang yang sempat dikeluarkan. (A-29/f)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments