Rabu, 20 Nov 2019
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Ditemukan Rp 501 Juta Kekurangan Fisik Pekerjaan dan Rp 32 Juta Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas

DPRD P Siantar Tindaklanjuti Rekomendasi LHP-BPK

Ditemukan Rp 501 Juta Kekurangan Fisik Pekerjaan dan Rp 32 Juta Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas

Jumat, 26 Juni 2015 21:07 WIB
Pematangsiantar (SIB)- DPRD Pematangsiantar melalui Komisi II menindaklanjuti rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kepada Wali Kota Pematangsiantar yang memerintahkan pihak terkait mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 32.633.824 dan para Kepala SKPD terkait memproses kekurangan fisik pekerjaan senilai Rp 501.548.808,68.        

Penugasan Komisi II DPRD  berdasarkan  keputusan rapat paripurna dipimpin Eliakim Simanjuntak di ruangan Harungguan Jalan Adam Malik, Pematangsiantar, Kamis (25/6) menindaklanjuti LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar tahun 2014, terdiri tiga buku.

Menurut data dihimpun wartawan SIB, di buku tiga LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 32.633.824 tidak sesuai ketentuan, terdapat kekurangan fisik pekerjaan pada tujuh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) senilai Rp 501.548.800,68, pelaksanaan pekerjaan pada RUS Dr Djasamen Saragih tidak selesai, sesuai jangka waktu kontrak, dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 41.984.837.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pematangsiantar agar memerintahkan pihak terkait mengembalikan kelebihan perjalanan dinas ke kas daerah, memerintahkan masing-masing Kepala SKPD terkait segera memproses kekurangan fisik pekerjaan senilai Rp 501.548.800,68, memerintahkan Sekretaris DPRD Pematangsiantar segera memproses kelebihan harga dalam penyusunan analisa harga satuan senilai Rp 82.769.545,14 dan memerintahkan Kepala SKPD terkait memproses denda keterlambatan sebesar Rp 162.993.820,49 dan menyetorkan ke kas daerah.

Sedangkan di buku dua LHP-BPK menyangkut sistem pengendalian intern, pendapatan BLUD RSUD Dr Djasamen Saragih senilai Rp 1.535.317.000 tidak dilaporkan, royalti tahun 2014 aset tetap Taman Hewan sebesar Rp 19.469.677 belum dibayar dan pajak hiburan tahun anggaran 2014 kurang, ditetapkan sebesar Rp 837.775.625.

Penyertaan modal Pemko belum jelas status sebesar Rp 3.385.132.100 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 419.011.806, penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 25.608.470.133 belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dimaksud BPK merekomendasi Wali Kota Pematangsiantar agar memerintahkan Kepala PPKAD untuk melakukan pendataan wajib pajak secara periodik, menagih royalti tahun anggaran 2014 dari PT UM sebesar Rp 19.469.677,20 dan menetapkan surat keterangan pajak daerah kurang bayar (SKPD-KB) atas pajak hiburan PT UM sebesar Rp 837.775.625, mengusulkan Perda (peraturan daerah0 terkait penyertaaan modal pada PDAM Tirtauli danPD Pasar Horas Jaya berdasarkan data yang valid dan memadai.

Memerintahkan Direktur RSUD Dr Djasamen Saragih menganggarkan dan melaporkan seluruh pendapatan dan belanja yang dikelola, memerintahkan Kadis Pendidikan memanfaatkan buku kurikulum 2013 semester pertama satuan pendidikan SMP, memerintahkan Kepala SKPD terkait menyetorkan kekurangan kas sebesar Rp 23.081.505,62 ke kas daerah dan Rp 61.427.410 ke kas bendahara pengeluaran SKPD, memerintahkan Dirut PD Pasar Horas Jaya melakukan inventarisasi piutang retribusi Dinas Pasar sebesar Rp 1.088.026.477.

Tindaklanjut penuntasan rekomendasi LHP-BPK atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar akan digumuli Komisi II DPRD setempat selama empat hari, akan dilaporkan pada rapat paripurna lanjutan, Selasa mendatang. (C01/w)
 
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments