Selasa, 12 Nov 2019
  • Home
  • Luar Negeri
  • Tangkap Ikan di Laut China Selatan, Kapal Penangkap Ikan Asing Diwajibkan Miliki Izin

Filipina Kecam Aturan Baru yang Dikeluarkan China

Tangkap Ikan di Laut China Selatan, Kapal Penangkap Ikan Asing Diwajibkan Miliki Izin

Sabtu, 11 Januari 2014 12:11 WIB
Manila (SIB)- Filipina mengecam aturan baru China yang menurut Manila, memaksa kapal-kapal penangkap ikan asing mendapatkan izin dari otoritas daerah China untuk beraktivitas di sebagian besar kawasan Laut China Selatan. "Kami meminta China untuk segera mengklarifikasi aturan perikanan baru yang dikeluarkan oleh Kongres Rakyat Provinsi Hainan," kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan, Jumat (10/1).

"Kami sangat prihatin dengan aturan baru ini yang mewajibkan kapal nelayan asing untuk mendapat izin dari otoritas wilayah China sebelum mencari ikan atau melakukan survei di sebagian besar kawasan Laut China Selatan."

"Peraturan baru ini memperkuat klaim ekspansif China berdasar 9 garis," kata Kemenlu Filipina merujuk pada penggambaran China atas batas klaim wilayah maritim. "Ini adalah pelanggaran berat hukum internasional," demikian pernyataan Kemenlu itu.

"Perkembangan ini meningkatkan ketegangan, memperumit situasi di Laut China Selatan, serta mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan." Pernyataan tersebut mengatakan Filipina bukan satu-satunya negara yang terpengaruh oleh regulasi Hainan itu.

Aturan ini merupakan pelanggaran serius kebebasan navigasi dan hak untuk mencari ikan bagi semua negara di perairan internasional, seperti dinyatakan dalam UNCLOS (Konvensi PBB untuk Hukum Laut)," katanya. "Berdasar hukum internasional yang lazim, tidak ada satu negara pun bisa memasukkan perairan internasional ke dalam wilayah kedaulatannya."

Sementara Pemerintah China menolak kecaman Amerika Serikat terkait aturan baru tersebut. Beijing menegaskan tindakan terbaru itu adalah bertujuan untuk melindungi sumber ikan. "Kami menyatakan kecewa dan menolak" reaksi AS itu, kata juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunyin dalam satu taklimat pers reguler. "Jika ada pihak yang mendesak dilakukan revisi teknis pada peraturan penangkapan ikan lokal maka hal itu telah kami lakukan selama bertahun-tahun, ini kurang adanya fikiran sehat atau ada motif tersembunyi," katanya.

Media-media melaporkan bahwa aturan tersebut dikeluarkan tahun lalu dan mulai berlaku pada 1 Januari. China mengklaim hampir semua kawasan Laut China Selatan namun Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

Ketegangan antara Filipina dan China meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena Beijing semakin agresif dalam menyatakan klaimnya. Sebelumnya pada tahun ini Manila membawa Beijing ke pengadilan internasional PBB terkait perebutan kawasan daratan Scarborough, yang sejak tahun lalu berada di bawah kendali kapal-kapal pemerintah China. Selain sengketa Laut China Selatan, Beijing juga terlibat konflik dengan Jepang mengenai pulau-pulau kecil yang tidak berpenduduk di Laut China Timur.

Pernyataan China mengenai Zona Identifikasi Pertahanan Udara  (ADIZ) atas daerah yang mencakup pulau-pulau yang disengketakan  menimbulkan kemarahan internasional pada November lalu. ADIZ menetapkan pesawat-pesawat asing harus memberitahukan niat mereka dan tetap melakukan komunikasi dengan pihak berwenang China atau menghadapi "tindakan darurat pertahanan" yang tidak disebutkannya. (Ant/AFP)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments