Kamis, 20 Jun 2019

Ribuan Warga Hong Kong Protes RUU Ekstradisi

admin Senin, 10 Juni 2019 20:37 WIB
SIB/Dailymail
TOLAK: Seorang demonstran membawa spanduk yang menolak RUU ekstradisi saat berunjuk rasa di pusat kota Hong Kong, Minggu (9/6). Mereka menolak RUU yang akan memungkinkan tersangka kasus kriminal dikirim ke China untuk diadili.
Hong Kong (SIB) -Ribuan orang di Hong Kong, Minggu (9/6), memprotes RUU ekstradisi yang memungkinkan tersangka kasus kriminal dikirim ke China untuk diadili. Polisi telah bersiap menghadapi pawai terbesar dalam 15 tahun. Kepala kepolisian menyeru masyarakat menahan diri, demikian laporan lembaga penyiaran yang didanai pemerintah, RTHK. Polisi mengerahkan lebih dari 2.000 personel untuk menghadapi pawai yang diperkirakan penyelenggara diikuti oleh lebih dari 500 ribu orang.

Itu akan membuatnya jadi pertemuan terbuka terbesar sejak kegiatan serupa dilaksanakan pada 2003 menantang rencana pemerintah bagi peraturan keamanan nasional yang lebih ketat, tapi belakangan dibekukan. Penentangan terhadap rancangan peraturan yang diusulkan itu telah menyatukan banyak anggota masyarakat, dari orang yang biasanya pro-kemapanan dan pengacara sampai pelajar, tokoh pro-demokrasi, dan kelompok agama.

"Saya datang ke sini semalam," kata seorang lelaki yang menggunakan kursi roda dan berusia 78 tahun, dengan nama keluarga Lai. Ia termasuk di antara orang yang pertama tiba di Victoria Park sebelum dimulainya pawai pada pukul 15.00 waktu setempat (14.00 WIB). "Ini mungkin tak berguna, tak peduli berapa banyak orang yang ada di sini. Kami memiliki cukup kekuatan untuk melawan sementara Pemerintah Hong Kong didukung oleh Cina Daratan," kata Lai, yang menderita penyakit parkinson.

Pawai itu secara perlahan bergerak menuju Causeway Bay yang penuh pengunjung dan pertokoan Wanchai serta daerah permukiman hingga Parlemen Hong Kong. Parlemen akan memulai perdebatan pada Rabu mengenai perubahan oleh pemerintah bagi Fugitive Offenders Ordinance.

Selama ini sistem hukum independen kota dijamin berdasarkan undang-undang yang mengatur kembalinya Hong Kong dari Inggris ke pemerintahan China pada 22 tahun yang lalu. Kekhawatiran akan RUU yang dinilai tidak transparan itu telah menyebar dari kelompok demokrasi dan hak asasi manusia, siswa sekolah menengah, kelompok gereja, media, pengacara perusahaan, dan tokoh-tokoh bisnis.

Anggota parlemen dari Partai Veteran Demokrat, James To, mengatakan kepada Reuters bahwa ia yakin ini akhirnya dapat mempengaruhi keputusan pemerintah Hong Kong. "Ini benar-benar bisa memaksa pemerintah memikirkan ulang atas keputusan tersebut," katanya.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan pejabat seniornya menegaskan bahwa perlindungan akan dilakukan selama proses hukum di China untuk memastikan bahwa siapa pun yang menghadapi penganiayaan atau penyiksaan politik dan agama tidak akan diekstradisi.

Demikian pula, siapa pun yang menghadapi hukuman mati tidak akan diekstradisi, tetapi pengawasan legislatif terhadap pengaturan ekstradisi telah dihapus di bawah RUU tersebut. Sejumlah hakim senior telah menyatakan kekhawatiran mendalam tentang perubahan tersebut. (CNNI/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments