Selasa, 15 Okt 2019
  • Home
  • Luar Negeri
  • Presiden Sri Lanka Tolak Izinkan AS Dirikan Pangkalan Militer

Presiden Sri Lanka Tolak Izinkan AS Dirikan Pangkalan Militer

admin Selasa, 09 Juli 2019 18:24 WIB
SIB/navy.lk
Kendaraan angkut personel militer Amerika Serikat ke luar dari kapal angkut logistik militer untuk mengikuti latihan militer gabungan dengan militer Sri Lanka. Presiden Sri Lanka menolak rencana pendirian pangkalan militer AS karena dianggap bisa mengganggu kedaulatan negara.
Kolombo (SIB) -Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, menolak rancangan perjanjian kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Dia beralasan menolak kedaulatan negaranya terganggu, tetapi diduga ada motif persaingan politik dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang dianggap pro-Barat.

"Saya tidak akan mengizinkan perjanjian apapun yang berpotensi merongrong kedaulatan dan kemerdekaan kita. Sejumlah perjanjian yang sedang dibicarakan kembali karena berdampak tidak baik untuk negara kita," kata Sirisena dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (8/7).

Sirisena menyatakan dia menentang Perjanjian Penempatan Pasukan (SOFA) yang sempat diteken oleh Wickremesinghe. Di dalam perjanjian itu, pemerintah Sri Lanka bakal mengizinkan pasukan AS dan kontraktor mereka mengakses pelabuhan di negara itu.
"Saya menolak SOFA yang bisa mengkhianati negara kita. Sejumlah negara ingin menjadikan Sri Lanka menjadi pangkalan militer mereka. Saya tidak mau mereka datang ke sini dan merusak kedaulatan kita," ujar Sirisena.

Tahun lalu, AS menyatakan bakal mengucurkan bantuan uang sebesar US$39 juta (setara Rp549,7 miliar) untuk kerja sama keamanan maritim. Hal itu diduga karena Sirisena dan China semakin akrab.

AS semakin gencar merayu Sri Lanka untuk menghambat pengaruh China. Sebab, China sudah mengucurkan uang untuk sejumlah proyek infrastruktur di negara itu mulai dari pelabuhan sampai gedung.

China menganggap Sri Lanka adalah salah satu kawasan penting untuk menunjang program Jalan dan Sabuk Ekonomi. Proyek itu adalah upaya mereka untuk meluaskan pengaruh dari kawasan Afrika hingga Pasifik. Pada 2017, Sri Lanka sepakat menyewakan salah satu pelabuhan besar mereka, Hambantota, untuk dikelola China. Penyebabnya adalah mereka tidak mampu membayar pinjaman sebesar US$1,4 miliar (sekitar Rp19,7 triliun).

Di sisi lain, AS juga menghentikan penjualan senjata ke Sri Lanka saat masih berseteru dengan pemberontak Macan Tamil yang berakhir pada 2009. Sejumlah negara lain juga menyatakan presiden sebelumnya, Mahinda Rajapakse, melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam masa konflik itu. (AFP/CNNI/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments