Selasa, 22 Okt 2019

Presiden China Bersumpah Hukum Koruptor

Kamis, 16 Januari 2014 12:54 WIB
SIB/int
Xi Jinping
Beijing (SIB)- Presiden China Xi Jinping kembali menegaskan komitmennya tidak akan melarang proses peradilan terhadap kasus korupsi. Di hadapan para anggota Partai Komunis, Xi mengingatkan semua politisi yang terlibat akan ditangkap tanpa pandang bulu. Penegasan itu disampaikan Xi Jinping dalam Sidang Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis.

Seperti dilaporkan stasiun berita Channel News Asia, Rabu (15/1), Xi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menoleransi gratifikasi dalam bentuk apa pun dan berjanji untuk menghukum setiap pejabat yang tertangkap basah korupsi. "Mencegah partai ini tidak terlibat aksi korupsi dalam periode yang panjang merupakan misi politik besar di negara ini. Kami semua harus melakukannya dengan tepat," ungkap Xi.

Semua anggota Partai Komunis, lanjut Xi, harus mencamkan di pikirannya bahwa semua yang terlibat, akan ditangkap. Dia mengaku tidak ingin membiarkan aturan mengenai korupsi hanya berakhir menjadi omong kosong belaka.

Hal itu ditegaskan Xi, lantaran aksi pemberian gratifikasi dan korupsi telah membuat publik berang. Oleh sebab itu, Xi bersumpah memberantasnya, mulai dari pejabat tinggi atau "macan" hingga ke pejabat kelas rendah atau disebutnya "lalat".

Ucapan itu bukan sekadar isapan jempol belaka. Menurut data dari Channel News Asia, Partai Komunis telah menghukum lebih dari 182 ribu pejabat pada tahun 2013 kemarin. Sementara otoritas anti gratifikasi tahun 2013 menyebut lebih dari 1,95 juta tuduhan korupsi telah mereka terima.

Dari jutaan laporan yang mereka terima, sebanyak 172.532 kasus telah diinvestigasi. Hasilnya, sebanyak 182.038 pejabat telah diberikan vonis beragam mulai dari hukuman disiplin, peringatan, dikeluarkan dari partai atau lebih.

Sejauh ini 19 Pejabat di tingkat Wakil Menteri atau di atasnya yang terbukti bersalah melakukan korupsi telah dicopot sejak November 2013 lalu. Mereka termasuk Kepala Pengawas Aset Perusahaan Milik Pemerintah, Jiang Jemin dan mantan Wakil Menteri Keamanan Publik, Li Dongsheng. Namun, banyak pihak yang mengkritik tidak ada tindakan terstruktur yang dibuat oleh Pemerintahan Xi untuk mengurangi tindakan gratifikasi yang telah menjadi endemik. (vivanews/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments