Jumat, 14 Agu 2020
  • Home
  • Luar Negeri
  • Pengadilan Internasional Tolak Tuntutan Filipina Terhadap China

Pengadilan Internasional Tolak Tuntutan Filipina Terhadap China

redaksi Sabtu, 07 Desember 2019 19:15 WIB
cnnindonesia.com
Ilustrasi
Den Haag (SIB)
Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah memutuskan pihaknya tidak memiliki yurisdiksi atas kasus yang diajukan oleh dua mantan pejabat Filipina yang menuduh China melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam mengejar klaimnya di Laut China Selatan. Putusan itu diungkap dalam laporan dari pengadilan pada Kamis (5/12).

Dalam "Laporan Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan 2019", pengadilan yang berbasis di Den Haag mengatakan tidak memiliki "yurisdiksi teritorial dan pribadi" untuk menangani kasus itu, dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan itu terjadi di luar wilayah Filipina.

"Informasi yang tersedia mengonfirmasi bahwa dugaan perilaku yang dimaksud terjadi di daerah yang berada di luar laut teritorial Filipina," kata laporan yang dilansir South China Morning Post, Jumat (6/12). ICC menambahkan bahwa zona maritim di luar laut teritorial suatu negara tidak dianggap sebagai bagian dari wilayahnya.

Kasus ini diajukan ke pengadilan pada 21 Maret oleh mantan Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario dan mantan pengadilan korupsi Ombudsman Conchita Carpio-Morales. Mereka menuduh China mengecualikan warga negara Filipina dari menggunakan sumber daya di bagian Laut China Selatan, seperti memblokir akses nelayan Filipina ke daerah penangkapan ikan tradisional di Scarborough Shoal, sementara juga terlibat dalam reklamasi besar-besaran ilegal dan pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly, menyebabkan kerusakan signifikan pada kehidupan laut di daerah tersebut.

Mereka mengatakan Beijing juga telah menolerir dan secara aktif mendukung praktik penangkapan ikan ilegal dan berbahaya oleh warga negara China, yang juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Perilaku seperti itu dianggap tidak hanya melanggar Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, tetapi juga memunculkan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menanggapi putusan ICC, Del Rosario dan Carpio-Morales bersumpah untuk terus melanjutkan pengaduan mereka, dengan alasan bahwa mereka masih memiliki peluang untuk bertarung. "Jaksa ICC tidak menolak komunikasi kami. Jaksa menyambut 'fakta dan bukti baru' untuk melanjutkan kasus ini dan kami menyediakannya. Ini hanya memperkuat tekad kami," kata mereka seperti dikutip oleh situs berita online Filipina, Rappler.

Pada 2013, pemerintah Filipina mengajukan kasus terhadap China di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag dan mendapatkan kemenangan tiga tahun kemudian. Namun, China terus menolak untuk mengakui dan mematuhi putusan itu. Menurut putusan itu, klaim Beijing di Laut China Selatan berdasarkan sejarah tidak memiliki dasar hukum dan beberapa fitur diklaim termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. (okz/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments