Minggu, 20 Okt 2019
  • Home
  • Luar Negeri
  • Pemimpin Hong Kong Sebut Kemungkinan Intervensi China untuk Akhiri Aksi Demo

Pemimpin Hong Kong Sebut Kemungkinan Intervensi China untuk Akhiri Aksi Demo

admin Rabu, 09 Oktober 2019 20:07 WIB
yahoonews/int
Polisi Hong Kong menangkap seorang demonstran dalam pembubaran paksa aksi demo anti pemerintah di area Kowloon, baru baru ini. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, Selasa (8/10) menyebut kemungkinan adanya intervensi China untuk mengakhiri aksi-aksi demo yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Hong Kong (SIB) -Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyebut kemungkinan adanya intervensi China untuk mengakhiri aksi-aksi demo yang telah berlangsung berbulan-bulan di kota tersebut. Terlebih setelah aksi demo pada akhir pekan lalu yang diwarnai kericuhan hingga melumpuhkan Hong Kong.

Sejumlah demonstran garis keras telah merusak stasiun-stasiun kereta bawah tanah, merusak toko-toko yang punya kaitan dengan China dan memblokir jalan-jalan pada akhir pekan lalu setelah Lam mengumumkan larangan mengenakan masker atau penutup wajah bagi para demonstran. Hingga hari Selasa pagi waktu setempat, setidaknya 13 stasiun kereta bawah tanah yang dirusak massa, masih ditutup.

Pihak operator Mass Transit Railway (MTR) menyatakan bahwa seluruh jaringan -- yang mengangkut sekitar empat juta orang setiap hari -- akan ditutup pada pukul 20.00, atau lima jam lebih awal dari biasanya.

Kepada para wartawan, Lam mengatakan bahwa otoritas Hong Kong bisa mengatasi masalah-masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun dikatakannya, China bisa dipanggil jika situasi menjadi "sangat buruk". "Pada saat ini, saya masih sangat merasa bahwa kita harus menemukan solusinya sendiri. Ini juga menjadi posisi pemerintah pusat (di Beijing) bahwa Hong Kong harus menangani sendiri masalahnya," tutur Lam seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (8/10).

"Namun jika situasi menjadi sangat buruk, maka tidak ada pilihan yang bisa dikesampingkan jika kita ingin Hong Kong setidaknya memiliki kesempatan lain," imbuhnya.

Meski demikian, Carrie Lam juga menegaskan, pemerintah belum berencana untuk kembali menggunakan wewenang darurat dan memberlakukan undang-undang darurat lainnya. Pernyataan itu disampaikan Lam dalam konferensi pers, Selasa (8/10), menanggapi kabar bahwa aksi demonstrasi lanjutan akan kembali digelar sepanjang pekan ini.

Menurut Lam, Hong Kong sebagai wilayah otonomi khusus dari China memiliki kewenangan untuk menangani sendiri situasi seperti saat ini. Mengenai kekhawatiran yang muncul di masyarakat terhadap larangan penggunaan penutup wajah dalam aksi demonstrasi, Lam mengingatkan bahwa akan ada masalah dengan undang-undang jika rakyat menolak mematuhi hukum. "Tapi tolong izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwa jika kita sangat bangga dengan Hong Kong sebagai kota yang menjunjung tinggi dan melindungi aturan hukum." "Maka salah satu komponen terpenting dari aturan hukum adalah penduduknya yang taat pada hukum," ujar Lam.

"Kita membutuhkan warga Hong Kong untuk menghormati hukum. Jika satu undang-undang telah diberlakukan namun warga menolak untuk mematuhi hukum, maka tentu saja kami akan mengalami masalah." "Tapi saya memohon kepada warga Hong Kong untuk berpikir dengan akal sehat dan menggunakan rasionalitas, bahwa ini adalah saatnya untuk mematuhi hukum," kata Lam.

Dilaporkan AP, Lam mengatakan bahwa "terlalu dini" untuk mengatakan bahwa larangan yang diberlakukan tidak efektif. Pihaknya juga akan bekerja dengan polisi dan departemen layanan informasi agar memungkinkan orang-orang tertentu, seperti wartawan, untuk tetap dapat mengenakan pelindung wajah namun tetap tidak melanggar hukum.

Sebelumnya, Lam mengumumkan larangan menggunakan masker bagi para demonstran yang didasarkan pada undang-undang (UU) darurat era-kolonial, Emergency Ordinance Regulations (ERO), yang mengizinkan pemimpin Hong Kong membuat 'aturan apapun' dalam keadaan darurat atau bahaya publik, tanpa persetujuan parlemen. Ini menjadi momen pertama ERO diberlakukan dalam 52 tahun terakhir di Hong Kong. Terakhir kali, ERO digunakan oleh Inggris untuk menangani kerusuhan mematikan tahun 1967 silam yang diwarnai pengeboman dan pembunuhan hingga menewaskan sedikitnya 50 orang.

Di bawah aturan ini, setiap warga Hong Kong dilarang memakai masker atau penutup wajah saat berkumpul di tempat umum, baik secara legal atau secara ilegal. Menurut salinan dokumen soal aturan ini, seperti dilansir Straits Times, pelanggaran terhadap larangan masker ini memiliki ancaman hukuman maksimum 1 tahun penjara atau hukuman denda hingga HK$ 25 ribu (Rp 44 juta). (AFP/dtc/CNNI/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments