Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Luar Negeri
  • Media China Sebut Penentang RUU Ekstradisi Bersekongkol dengan Barat

Media China Sebut Penentang RUU Ekstradisi Bersekongkol dengan Barat

* Abaikan Demonstrasi, Hong Kong Tetap Lanjutkan RUU Ekstradisi
admin Selasa, 11 Juni 2019 18:34 WIB
SIB/dailymail
BENTROK: Polisi Hong Kong menggunakan semprotan merica terhadap pengunjuk rasa dalam unjuk rasa menentang RUU ekstradisi di Dewan Legislatif Hong Kong pada Senin (10/6). Media China menuding demonstrasi yang berujung bentrok itu telah disusupi pihak asing.
Hong Kong (SIB) -Media China menyebut ada campur tangan pihak asing dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di pusat kota Hong Kong pada Minggu (9/6) lalu. Sejumlah media besar China turut menuding para penentang undang-undang ekstradisi yang disusun pemerintah kota yang pro-Beijing telah bersekongkol dengan negara Barat.

Salah satu media China berbahasa Mandarin, Global Times, telah menampik adanya aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan warga Hong Kong, yang disebut-sebut terbesar di Hong Kong sejak kembalinya ke pemerintahan China pada 1997. "Sangat penting untuk diketahui bahwa pasukan internasional telah secara signifikan meningkatkan interaksi mereka dengan pihak oposisi Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir," tulis surat kabar China yang menggambarkan pertukaran itu sebagai bentuk persekongkolan.

Editorial surat kabar itu menunjuk pada pertemuan antara tokoh-tokoh oposisi Hong Kong dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo beserta Ketua DPR AS, Nancy Pelosi. Selain itu, surat kabar China Daily yang berbahasa Inggris, juga mengecilkan aksi protes yang digelar dan lebih fokus pada dukungan terhadap undang-undang yang diusulkan. Bagian editorial pada surat kabar itu membandingkan antara petisi online untuk mendukung undang-undang ekstradisi baru yang mendapat tanda tangan lebih dari 700.000 orang, dengan jumlah massa yang hadir dalam protes yang hanya sekitar 240.000 orang. "Sayangnya, sejumlah warga Hong Kong telah diperdaya oleh oposisi dan sekutu asing mereka untuk mendukung kampanye anti-ekstradisi," tulis surat kabar itu.

Sejumlah media penyiaran China juga tidak meliput aksi unjuk rasa. Siaran berita utama pada Minggu malam sama sekali tidak menyebut tentang aksi protes. Pencarian untuk topik demonstrasi di platform Weibo juga tidak membuahkan hasil, dan hanya menampilkan konten lama tentang acara yang tidak terkait.

Meski mendapat penolakan, pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing, Carrie Lam, memastikan bahwa pemerintahannya tidak akan membatalkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. "Ini adalah hukum yang sangat penting yang akan membantu penegakan keadilan dan memastikan Hong Kong memenuhi kewajiban internasional terkait kejahatan lintas batas dan transnasional," ujar Lam.

Pihak penyelenggara aksi unjuk rasa mengklaim bahwa ada lebih dari satu juta orang yang turun ke jalan-jalan utama di kota Hong Kong untuk menyatakan sikap menentang usulan undang-undang yang akan memungkinkan dilakukannya ekstradisi terhadap tersangka pelanggar dari Hong Kong ke China daratan. Para penentang undang-undang ekstradisi mengatakan, aturan tersebut berpotensi mengikis kebebasan berharga yang selama ini dimiliki Hong Kong. Selain itu juga akan meninggalkan para tersangka pelanggar pada belas kasihan sistem peradilan Beijing yang buram.

Para pemimpin Hong Kong mengatakan UU itu diperlukan untuk menyumbat celah dan menghentikan kota itu menjadi tempat persembunyian bagi para buronan dari China. Mereka mengatakan para pembangkang dan pengkritik tidak akan diekstradisi.
Desakan terhadap keberadaan RUU itu sendiri disebut dibutuhkan demi secepatanya mengekstradisi seorang pria Hong Kong yang dicari di Taiwan karena membunuh pacarnya.

Tetapi para kritikus khawatir undang-undang itu akan melibatkan orang-orang di sistem pengadilan China yang tidak jelas dan terpolitisasi serta mengatakan pemerintah menggunakan kasus Taiwan sebagai Kuda Troya.

Pemerintahan Lam sendiri telah menghapus sembilan kejahatan ekonomi dari daftar pelanggaran yang dapat diekstradisi dan mengatakan hanya pelanggaran yang dituntut tujuh tahun atau lebih penjara yang akan dipertimbangkan. Permintaan hanya akan dipertimbangkan dari otoritas penuntutan tinggi China. Langkah-langkah itu mendapat sambutan hati-hati dari beberapa kelompok bisnis, tetapi yang lain menggunakan keputusan itu sebagai pengakuan diam-diam bahwa pengadilan Tiongkok tidak memihak. (Detikcom/kps/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments