Selasa, 15 Okt 2019

Erdogan: Warga Minoritas Muslim Hidup Bahagia di Xinjiang

admin Kamis, 04 Juli 2019 17:26 WIB
dailysabah/Int
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) berjabat tangan dengan presiden China Xi Jinping sebelum kedua kepala negara melakukan pertemuan, Senin (2/7), di Beijing, China.
Beijing (SIB) -Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, etnis minoritas Uighur pemeluk Islam hidup bahagia di Xinjiang. Hal ini diungkapkan Erdogan saat bertemu Presiden China Xi Jinping di Balai Besar Rakyat, Beijing, Selasa (2/7). Pernyataan Erdogan ini amat berbeda dengan kritikan Ankara di masa lalu terkait dugaan penindasan yang dilakukan Beijing di kawasan itu.

Pernyataan Erdogan ini muncul hanya empat bulan setelah kementerian luar negeri Turki mengatakan, perlakuan China terhadap etnis Muslim Uighur amat memalukan kemanusiaan. Dalam pemberitaan tersebut, Xinhua melaporkan bahwa Erdogan juga tetap mendukung kebijakan Satu China yang selama ini digaungkan Beijing. "Turki tetap berkomitmen dengan kebijakan satu China dan menegaskan warga dari berbagai etnis hidup bahagia di wilayah otonomi Uighur Xinjiang, dan Turki tak akan membiarkan siapapun merenggangkan hubungan dengan China. "Semua berkat kemakmuran China dan ini adalah fakta," demikian laporan kantor berita Xinhua mengutip pernyataan Erdorgan.

Pemberitaan itu berlanjut, Erdogan juga menyatakan kesiapan untuk memperdalam kepercayaan bersama dan memperkuat kerja sama keamanan dengan China untuk melawan ekstremisme. "Pemerintah Turki tidak akan membiarkan siapa saja mengganggu relasi Turki dan China," kata Erdogan. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan laporan berbagai kelompok pemantau internasional belakangan ini.

Seorang peneliti independen dari Jerman, Adrian Zenz, mengatakan bahwa China diduga menahan 1,5 juta Muslim Uighur dan umat Islam lainnya di kamp-kamp penahanan di Xinjiang. Zenz mengatakan bahwa perkiraan baru ini didapat setelah pemeriksaan citra satelit teranyar dan kesaksian sejumlah warga Muslim yang mengaku kerabatnya menghilang.

"Meski masih spekulasi, dapat diperkirakan ada sekitar 1,5 juta etnis minoritas, sekitar 1 dari enam orang dewasa dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang, ditahan di pusat detensi, pengasingan, dan fasilitas re-edukasi," ujar Zenz dalam salah satu acara di Dewan HAM PBB pada Maret lalu.

Zenz menyebut China melakukan genosida kebudayaan dengan mengajarkan paham-paham di luar keagamaan Islam kepada jutaan orang itu. Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.

Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu. Belakangan pemerintah China dihujani banyak kritik terkait upaya pengamanan keras di wilayah Xinjiang, di mana lebih dari satu juta etnis Uighur dan suku minoritas Muslim lainnya dimasukkan ke dalam kamp-kamp reedukasi. Beijing membantah telah melakukan penahanan paksa di kamp-kamp edukasi di mana penghuni kamp diajari bahasa Mandarin dan keterampilan dalam upaya menjauhkan mereka dari ekstremisme agama.

China Pamer Latihan Militer
Sementara itu, China memamerkan latihan militer di Hong Kong, langkah yang dianggap sebagai peringatan bagi para pengkritik di tengah gelombang protes rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi. Beijing memamerkan latihan militer ini melalui sejumlah foto yang dilansir di harian tentara China, PLA Daily.

Sejumlah foto memperlihatkan tentara mengarahkan senapan otomatis ke arah satu kapal, juga helikopter dan kapal tentara China. Menurut PLA Daily, latihan itu melibatkan pasukan darat, angkatan laut, juga personel udara dengan tujuan "meningkatkan kemampuan tempur unit tersebut dalam keadaan darurat."

Hong Kong memang memiliki tentara sendiri sejak Inggris menyerahkan daerah itu ke China pada 1997 lalu, tapi kegiatan mereka sangat jarang digembar-gemborkan. Para analis melihat latihan ini sebagai peringatan dari China di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong yang mengobarkan kembali semangat untuk membangkang.

Protes ini bermula dari penolakan warga atas keputusan pemerintah Hong Kong membahas rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di luar negeri, termasuk China.

Proposal aturan ini menyulut amarah warga setempat karena khawatir pada sistem pengadilan China yang kerap bias dan dipolitisasi. Mereka pun menggelar sejumlah unjuk rasa yang kerap berakhir ricuh.

Para analis memperingatkan bahwa situasi ini dapat berubah dengan cepat dan tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan kuat antara China dan Hong Kong. "Tujuan latihan ini sudah jelas, yaitu untuk memperingatkan elemen kebebasan Hong Kong guna menghalau intervensi asing di Hong Kong," ujar Ni Lexiong dari Institut Strategi Pertahanan Nasional Shanghai. Melanjutkan pernyataannya, Ni berkata, "Jika situasi ini naik ke tingkat ekstrem, dan jika pemerintah Hong Kong tak dapat mengatasi situasi, pemerintah pusat dapat menggunakan tentara." (detikcom/AFP/kps/CNNI/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments