Kamis, 02 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Luar Negeri
  • Diminta Abaikan Sengketa di Laut China Selatan, Xi Jinping "Sogok" Duterte dengan Minyak

Diminta Abaikan Sengketa di Laut China Selatan, Xi Jinping "Sogok" Duterte dengan Minyak

admin Sabtu, 14 September 2019 14:24 WIB
Xi Jinping
Manila (SIB) -Presiden Rodrigo Duterte mengaku ditawari Presiden Xi Jinping untuk mengendalikan kesepakatan minyak dengan timbal balik Filipina mengabaikan sengketa lahan dengan China di Laut China Selatan. Duterte mengatakan bahwa Xi secara spesifik meminta Filipina melupakan keputusan Mahkamah Arbitrase Antarabangsa (PCA) yang memenangkan Filipina atas klaim di Laut China Selatan.

"Lupakan keputusan arbitrase itu. Lupakan klaim Anda, kemudian izinkan semua orang berhubungan dengan perusahaan China. Mereka ingin mengeksplorasi dan jika ada sesuatu, kami akan berbaik hati memberikan kalian 60 persen, mereka hanya akan dapat 40 persen. Itu janji Xi Jinping," ujar Duterte.

Duterte sendiri baru saja bertemu dengan Xi Jinping di Beijing pada pekan lalu. Menurut laporan kantor berita Xinhua, setelah pertemuan itu Xi mengatakan bahwa kedua negara bisa "mengambil langkah lebih besar" di bidang eksplorasi minyak dan gas.

"Selama kedua belah pihak menanggulangi isu Laut China Selatan dengan baik, atmosfer hubungan bilateral seharusnya baik. Dasar hubungan akan stabil, perdamaian dan stabilitas kawasan juga akan terjamin," tutur Xi.

Namun, Xi tak menjabarkan lebih lanjut maksud ucapannya. Ketika ditanya soal klaim Duterte, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, hanya mengatakan, "Filipina siap mengekspedisi kerja sama dengan China di bidang eksploitasi gabungan minyak dan gas." "Kedua belah pihak mengumumkan komite gabungan antarpemerintah dan kelompok kerja antara perusahaan-perusahaan relevan dari kedua negara di bidang kerja sama minyak dan gas," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Duterte sendiri tetap menekankan bahwa keputusan PCA itu sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, masalah sengketa wilayah antara China dan Filipina di Laut China Selatan kembali terkatung-katung.

Filipina di bawah komando pendahulu Duterte, Benigno Aquino, mengajukan tuntutan ke PCA atas klaim China di LCS tersebut. PCA akhirnya memenangkan Filipina dalam kasus ini melalui keputusan yang diumumkan pada 2016, tak lama setelah Duterte dilantik. China menolak keputusan tersebut, bahkan tidak menganggap keberadaan PCA.

Di awal masa pemerintahannya, Duterte mengubah haluan negaranya menjauh dari Amerika Serikat dan mendekatkan diri ke China. Pada 2016, Duterte pun tak terlalu mempermasalahkan penolakan China. Namun belakangan, Duterte mulai menunjukkan gelagat menjauh dari China dengan menantang berbagai keputusan Beijing di LCS.

Dalam beberapa tahun terakhir, China semakin menegaskan kehadirannya di Laut China Selatan, dengan memiliterisasi pulau-pulau dan klaster terumbu karang, serta memperkuat titik-titik lain yang didudukinya. China mengklaim bahwa mereka memiliki hak kedaulatan yang tak terbantahkan atas kawasan Laut China Selatan dan pulau-pulau yang ada di dalamnya.

Beijing melandasi klaim kedaulatan sepihak itu dengan menggunakan konsep demarkasi 'the nine-dash line' atau sembilan garis putus, mencakup seluruh kawasan gugus kepulauan Spratly, Paracel, Pratas, Macclesfield Bank, dan Scarborough Shoal -- secara akumulatif membentuk sebagian besar kawasan Laut China Selatan.

Namun, klaim tersebut ditentang oleh banyak negara, meliputi, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, Indonesia, termasuk Amerika Serikat -- meski berada jauh dan berbeda kawasan. Kritik itu berfokus pada pembangunan fasilitas militer China di pulau serta daratan reklamasi di kawasan. Sementara AS menyebut, infrastruktur itu akan membatasi juga membahayakan navigasi perairan internasional. (CNNI/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments