Sabtu, 11 Jul 2020

China Ancam Balas AS Jika Usik Hong Kong

* Inggris Siap Tampung 3 Juta Warga Hong Kong
Kamis, 04 Juni 2020 17:08 WIB
Reuters/Edgar Su

China mengancam akan mengambil tindakan keras terhadap para demonstran yang memicu kericuhan di Hong Kong selama dua bulan belakangan. 

Beijing (SIB)
China menegaskan akan menanggapi secara tegas setiap tindakan Amerika Serikat yang mengganggu kepentingan Beijing atas Hong Kong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kedua negara memang berupaya mempertahankan keuntungan dari kerja sama yang terjalin selama ini.

Namun, ia menuturkan Beijing tidak segan bertindak tegas dalam mempertahankan kepentingannya dalam hal keamanan dan pembangunan. "Langkah-langkah yang diumumkan AS sangat mengganggu urusan dalam negeri China, merusak relasi AS-China, dan akan membahayakan kedua belah pihak. China menentang keras hal ini," kata Zhao dalam jumpa pers rutin Kemlu China di Beijing pada Selasa (2/6) seperti dikutip VOA. "Setiap kata atau tindakan AS yang membahayakan kepentingan China akan menghadapi serangan balik yang tegas dari China," paparnya menambahkan.

Pernyataan itu diutarakan Zhao menanggapi keputusan Presiden Donald Trump yang memulai proses menghapus status khusus Hong Kong. Langkah itu dilakukan AS sebagai tanggapan terhadap rencana Hong Kong mengadopsi RUU Keamanan Nasional yang diusulkan China. Rencana penerapan RUU itu kembali memicu demonstrasi anti-Beijing besar-besaran di Hong Kong setelah sempat mereda saat pandemi virus corona (Covid-19).

RUU itu bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di Hong Kong.

Warga anti-Beijing khawatir bahwa China akan memanfaatkan RUU itu untuk mengakhiri kebebasan Hong Kong sebagai daerah administratif khusus. Merespons situasi di Hong Kong, Trump pada pekan lalu akan menghapus beberapa hak istimewa wilayah otonomi Tiongkok itu karena China sedang menguatkan kendali atas Hong Kong, seperti dilansir AFP.

Amerika dan Inggris juga mengutarakan kekhawatirannya kepada Dewan Keamanan PBB atas undang-undang baru kontroversial untuk Hong Kong. Kekhawatiran ini membuat marah China yang berpendapat diskusi tersebut tidak selayaknya dibahas di badan dunia.

Inggris Siap Tampung
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjanji akan memberi izin kepada 3 juta warga Hong Kong untuk hak tinggal dan bekerja tidak berbatas waktu di Inggris menuju kewarganegaraan penuh jika China menerapkan undang-undang kontroversial di kota itu. PM Boris Johnson mendeskripsikan pergerakan potensial itu sebagai salah satu kesempatan terbesar dalam sejarah sistem visa di Inggris. Itu merupakan eskalasi dari sikap keberatan Inggris terhadap rencana Beijing.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan bahwa penawaran itu hanya tersedia bagi 350.000 pemegang paspor Nasional Luar Negeri Inggris (BNO) di Hong Kong dan keluarganya. Kemudian, PM Johnson telah mengatakan akan memperpanjang penawaran serupa sampai 2.5 juta orang di Hong Kong yang tidak memegang paspor BNO, tetapi berhak mendapatkannya.

Bulan lalu, China mengumumkan rencananya untuk langsung menerapkan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong. Detil undang-undangnya masih dalam bentuk draf, tetapi saat ini banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa undang-undang itu akan digunakan untuk mengurangi kebebasan pers, serta kebebasan berbicara dan protes di Hong Kong.

Undang-undang itu juga memungkinkan layanan keamanan daratan utama China untuk dapat beroperasi di Hong Kong. Para pendemo protes telah memenuhi ruas-ruas jalan di Hong Kong dan tidak memedulikan aturan social distancing pada pekan-pekan lalu. Sebagaimana dilansir South China Morning Post dan The Times, PM Johnson mengatakan bahwa undang-undang di Hong Kong membatasi kebebasan dan mengikis status otonominya secara drastis. "Inggris tidak punya pilihan selain menjunjung tinggi ikatan sejarah dan persahabatan dengan Hong Kong," ungkap Johnson.

Sementara itu, China sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membalas Inggris. Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Zhao Lijian, pada bulan lalu berkata, "Seluruh pemegang paspor BNO merupakan kebangsaan China dan jika Inggris bersikeras mengubah praktik ini, maka (hal itu) tak hanya merusak prinsip, tetapi juga hukum internasional."

Paspor BNO merupakan dokumen perjalanan yang tidak memberi hak kewarganegaraan, tetapi memungkinkan pemegang paspor itu untuk bepergian ke Inggris selama enam bulan tanpa hak otomatis untuk tinggal atau bekerja di sana. Paspor BNO dikeluarkan untuk orang-orang Hong Kong sebelum penyerahan wilayah itu dari Inggris kepada China pada 1997. Siapa pun yang lahir sebelum 1997 di Hong Kong berhak memiliki paspor itu.

Berdasarkan rencana Johnson, pemegang paspor BNO akan diizinkan untuk tinggal dan bekerja di Inggris selama setahun dan dapat diperpanjang tiap tahunnya, sebagai upaya untuk mendapatkan hak kewarganegaraan. Intervensi London mungkin akan memperburuk hubungan Inggris dan China yang memburuk di sejumlah bidang, termasuk saat pandemi Covid-19 dan peran perusahaan teknologi China Huawei di jaringan 5G Inggris.

Dilansir Sky News, Inggris akan memikirkan kembali kebijakannya tentang masalah China-Hong Kong ketika pandangan di dalam pemerintahan semakin keras. Opini publik di Inggris juga telah bergeser melalui jajak pendapat YouGov baru-baru ini yang menemukan bahwa, mengingat situasi saat ini di Hong Kong, 42 persen orang dewasa di Inggris mendukung memberikan pemegang paspor BNO dari Hong Kong hak yang lebih besar untuk datang dan tinggal di Inggris, sedangkan 24 persen lainnya menentang.

Meski begitu, Johnson mendesak China untuk memikirkan kembali keputusannya. Dia juga menambahkan, "Saya masih berharap bahwa China akan mengingat bahwa tanggung jawab akan beriringan dengan kekuatan dan kepemimpinan." Karena China memainkan peran yang lebih besar di panggung internasional, sepadan dengan kemampuan perekonomiannya, maka otoritasnya tidak hanya akan bergantung pada bobot global, tetapi juga pada reputasinya untuk transaksi yang adil dan berlaku dermawan.

"Inggris tidak berusaha untuk mencegah kebangkitan China; sebaliknya, kami akan bekerja berdampingan dalam semua masalah di mana kepentingan kami bertemu, dari perdagangan hingga perubahan iklim. Kami menginginkan hubungan yang modern dan matang, yang didasari pada rasa saling menghormati dan mengakui posisi China di dunia," tandas PM Johnson. (Sky News/kps/AFP/CNNI/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments