Sabtu, 25 Mei 2019
  • Home
  • Luar Negeri
  • Brunei, Negara yang Jadikan Titah Sultan Sebagai Pedoman Hukum

Brunei, Negara yang Jadikan Titah Sultan Sebagai Pedoman Hukum

admin Minggu, 12 Mei 2019 16:32 WIB
SIB/BBC
Masjid-masjid berkubah emas dengan motif-motif Arab menyambut para pengunjung yang memasuki negara Brunei.
Bandar Seri Begawan (SIB) -Brunei telah menjadi fokus perhatian dunia atas keputusannya menerapkan hukum Islam yang keras untuk beberapa jenis pelanggaran, seperti perzinahan dan sodomi - tetapi suasana negeri itu sendiri cenderung hening, seperti dilansir dari laporan BBC, Sabtu (11/5).

Untuk sesaat, Anda bisa merasa seperti berada di Singapura. Jalanan di sana mulus dan terawat dengan baik, dengan kota yang ditata cermat dengan banyak pohon dan ruang untuk pejalan kaki. Kubah-kubah masjid yang mencolok, beberapa di antaranya disepuh dengan sangat indah, dengan simbol-simbol besar dalam tulisan Arab serta gambar-gambar yang memperlihatkan sosok berjenggot Sultan Hassanal Bolkiah lah yang memberi tahu Anda bahwa Anda berada di Brunei.

Negara ini adalah salah satu dari sedikit negara monarki absolut yang tersisa di dunia. Sultan memiliki kekuasaan eksekutif yang lengkap, tidak dibatasi oleh politisi atau parlemen. Dia merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan kepala dari agama Islam di Brunei. Kata-katanya adalah hukum. Negara ini adalah koloni Inggris yang kemudian menjadi negara protektorat sampai tahun 1984. Pada saat kemerdekaan, sultan memproklamasikan konsep monarki Muslim Melayu.

Hal ini lah yang sekarang tertanam di kepala warga Brunei sebagai filosofi nasional dan digambarkan pemerintah sebagai "percampuran bahasa Melayu, budaya dan adat istiadat Melayu, ajaran hukum dan nilai-nilai Islam serta sistem monarki, yang harus dihargai dan dipraktikkan oleh semua orang" .

Tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat di sana, walaupun sebenarnya tidak semua warga Brunei beretnis Melayu dan dengan prosentase 80%, populasi umat Muslim Brunei secara proporsional lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang pluralistik. Sejak kemerdekaan, sultan telah mendorong Brunei menjadi negara yang lebih taat dengan ajaran Islam.

Dominik Mueller adalah seorang ahli Islam di Asia Tenggara di Max Planck Institute for Social Anthropology di Halle, Jerman, dan salah satu dari sedikit akademisi yang telah mempelajari Brunei dengan komprehensif. "Sultan semakin beralih ke agama dalam tiga dekade terakhir, terutama sejak ziarah pertamanya ke Mekah pada tahun 1987. Dia telah berulang kali menekankan kewajiban yang ditetapkan Allah untuk memperkenalkan hukum pidana Syariah dan manfaatnya di dunia ini dan akhirat," katanya kepada BBC. "Hal ini mencerminkan gagasan dari Mufti Negara (otoritas agama di Brunei). Pengaruh birokrasi Islam tidak dapat dilebih-lebihkan. Para pemimpinnya telah sejak lama mengatakan kepada raja dan masyarakat bahwa Brunei harus sepenuhnya menegakkan hukum Tuhan, seperti penafsiran mereka."

Mueller menambahkan, sementara sultan "mungkin secara pribadi teryakinkan dengan gagasan itu, ia juga mungkin melihat kebutuhan politik untuk memastikan dukungan berkelanjutan atas pemerintahan Islamisnya, dan menjauhkan potensi oposisi Islam yang mungkin mempertanyakan legitimasi monarki."

Brunei tidak mengizinkan adanya pihak oposisi dan hampir tidak ada organisasi masyarakat sipil independen sejak kemerdekaan. Negara ini masih memberlakukan 'peraturan dalam keadaan darurat' yang dibuat pada tahun 1962, yang dengan ketat membatasi kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Media tidak dapat bekerja secara bebas dan mereka yang dianggap telah melanggar batas dapat ditutup, seperti yang terjadi pada Brunei Times pada 2016. Ada beberapa undang-undang, terutama UU Penghasutan, yang dapat digunakan untuk melawan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Hal itu menyulitkan jurnalis yang datang dari luar negeri. Orang-orang di sana sebenarnya ramah dan membantu. Tetapi jurnalis tidak dapat membujuk siapa pun untuk menjadi narasumber terkait hukum pidana Syariah yang baru. Sebagian besar bahkan terlalu gugup untuk bertemu tim BBC, meskipun pertemuan itu dilakukan secara diam-diam. Sementara itu, pemerintah tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan kami.

"Hidup Normal seperti Biasa"
Satu kelompok Muslim taat yang tim BBC temui, di Masjid Omar Ali Saifuddien yang indah, mengatakan hanya orang-orang yang berwenang-demikian mereka menyebutnya-yang diizinkan berbicara tentang hal-hal seperti itu. Tim BBC berbincang di media sosial dengan seorang perempuan gay yang kami sebut Sarah. Tim BBC juga bertemu seorang lelaki gay, yang meminta untuk dipanggil Dean, di luar Brunei, serta berbicara dengan beberapa lainnya, yang mana sebagiannya adalah gay.

Tidak satu pun dari mereka percaya bahwa hukuman paling keras dalam hukum pidana baru, seperti rajam sampai mati, akan benar-benar ditegakkan. Dan sultan, yang tampaknya merespons protes internasional dan seruan dari selebritas Hollywood untuk memboikot hotel milik Brunei, melalui pernyataannya menetapkan moratorium de-facto atas orang-orang yang dihukum mati berdasarkan hukum Syariah.

Tetapi warga Brunei memiliki pendapat berbeda atas apa arti hukum Syariah baru itu untuk komunitas LGBT. Dean mengatakan bahwa asalkan Anda tetap tidak menonjol, hal itu tidak akan menjadi masalah di Brunei. "Hak asasi kami belum dihilangkan", kata Sarah. "Kami tidak dilarang untuk bekerja dan belajar. Untuk berjalan di depan umum. Tidak seperti apa yang ditulis di beberapa laporan, hidup berjalan normal seperti biasa." Namun, Sarah khawatir tentang meningkatnya homofobia yang didorong oleh undang-undang baru, meskipun terdapat moratorium hukuman mati.

"Kata-kata Sultan adalah hukum, dan sekarang secara efektif tidak akan ada hukuman mati, bahkan bila hal itu masih tertulis dalam undang-undang. Namun, itu tidak mengubah nuansa homofobia yang ada di undang-undang itu," katanya. "Terlihat jelas melalui komentar orang-orang Brunei bahwa orang-orang masih sangat menentang homoseksualitas. Apakah ini mengubah sesuatu? Saya rasa tidak. Peraturan itu tidak pernah berlaku bagi perempuan gay, tetapi saya masih merasa tidak aman jika orang-orang mengetahui orientasi seksual saya. "

Percakapan dengan dua profesional muda di ibu kota Bandar Seri Bagawan beralih ke soal masa depan Brunei, dengan minyak dan gas yang telah luar biasa membuat makmur negara ini diperkirakan akan habis dalam dua dekade ke depan. Harga minyak yang rendah telah membuat defisit anggaran yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi datar, sementara angka pengangguran generasi mudanya tertinggi di Asia Tenggara, karena sumber pekerjaan tradisional di sektor pemerintah sudah semakin berkurang.

Apakah keputusan sultan untuk merangkul praktik Islam dengan lebih kencang merupakan upayanya untuk mencari legitimasi baru, sebagai bentuk persiapan jikalau negara kesejahteraan bebas-pajak yang ia tawarkan kepada masyarakat Brunei sudah tidak lagi ada?

Tidak ada yang tahu. Pemerintah Brunei memiliki program yang disebut "Vision 2035" yang seharusnya membantu Brunei melakukan diversifikasi dan menghilangkan ketergantungannya pada hidrokarbon.

Tetapi, sejauh ini kemajuannya masih sangat terbatas. "Pemerintah yang memutuskan. Kami tidak memiliki suara bagi masa depan negara kami", kata para profesional muda itu.

Mulai Jumat siang, jalan-jalan yang biasanya sepi di Bandar Seri Bagawan, menjadi semakin sepi karena orang-orang beribadah ke salah satu dari banyak masjid di kota itu. Umat Muslim Brunei diwajibkan oleh hukum untuk pergi ke masjid. Kantor dan toko tutup saat itu.

Pada Sabtu malam, penyeberangan ke wilayah perbatasan di Malaysia ramai dan warga Brunei menunggu untuk dapat menikmati hiburan seperti minum beralkohol, rokok, dan musik yang tidak tersedia di tempat mereka tinggal. Tempat itu hanya berjarak satu setengah jam dari kota kecil Limbang di tepi sungai di Borneo Malaysia. Hotel dan bar karaoke terisi penuh dan sebagian besar mobil pengunjung memiliki plat nomor Brunei. Di satu bar, kami bertemu sekelompok pria Brunei, semuanya non-Muslim, yang sedang menikmati malam. Apakah hukum Syariah mengganggu mereka, saya bertanya? Tidak juga. Selama kami bebas untuk datang ke sini dan memiliki kehidupan yang nyaman di Brunei, mereka berkata, mengapa kami harus khawatir? (BBCI/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments