Rabu, 21 Agu 2019

AS Khawatirkan RUU Ekstradisi Hong Kong

admin Rabu, 12 Juni 2019 18:37 WIB
Ilustrasi
Washington (SIB) -Pemerintah China geram atas komentar Washington dan menyebutnya "tidak bertanggung jawab dan keliru." Beijing pun menyerukan AS untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong. "Kami menuntut pihak AS ... agar berhati-hati dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China dalam bentuk apapun," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang kepada pers seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (11/6).

Geng menegaskan, urusan Hong Kong semata-mata merupakan urusan dalam negeri China. Hal tersebut disampaikan setelah Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas RUU ekstradisi Hong Kong ke daratan China. Deplu AS mengingatkan bahwa langkah itu bisa mengganggu kebebasan Hong Kong dan merusak lingkungan bisnisnya.

"Demonstrasi ratusan ribu warga Hong Kong jelas telah menetapkan publik sebagai oposisi yang menolak rancangan undang-undang yang diusulkan," ujar Ortagus kepada wartawan, mengutip AFP. Ortagus meminta otoritas Hong Kong untuk berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan lokal dan internasional.

Sementara itu lebih dari seratus pebisnis di Hong Kong mengizinkan karyawannya untuk mengikuti demonstrasi menolak pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang rencananya digelar hari Rabu (12/6).

Gerakan ini mulai ramai menjadi perbincangan sejak Selasa (11/6) pagi, ketika para pebisnis menggaungkan #612strike dalam bahasa lokal di berbagai jejaring sosial untuk menunjukkan dukungan mereka atas aksi pada 12 Juni besok. Pengacara di Hong Kong, Michael Vidler, kemudian mengatakan bahwa ia akan mengizinkan para karyawannya untuk "bertindak sesuai dengan keinginan mereka" jika memang ingin ikut berunjuk rasa.

Seorang pemilik studio Meet Yoga juga menuliskan di akun Instagram pribadinya, "Hong Kong dibangun dari berbagai generasi beragam dengan kerja keras. Hong Kong tanpa kebebasan? Mengapa tidak sekalian hapus saja dari peta dan sebut itu China?"

Sebagaimana diketahui, saat ini Hong Kong tengah menggodok aturan yang memungkinkan proses ekstradisi ke manapun, termasuk China. Rancangan ini menyulut amarah warga. Ratusan ribu warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung ricuh pada Minggu (9/6). Sebagian besar warga khawatir akan sistem pengadilan China yang kerap bias dan dipolitisasi.

Kendati demikian, pemimpin Hong Kong pro-Beijing, Carrie Lam, memastikan bahwa pemerintah tidak akan membatalkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut meski aksi protes telah dilancarkan warga. "Ini adalah hukum yang sangat penting yang akan membantu penegakan keadilan dan memastikan Hong Kong memenuhi kewajiban internasional terkait kejahatan lintas batas dan transnasional," ujar Lam. (CNNI/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments