Minggu, 26 Mei 2019
  • Home
  • Luar Negeri
  • 16 Negara Bagian AS Gugat Trump Terkait Kondisi Darurat Nasional

16 Negara Bagian AS Gugat Trump Terkait Kondisi Darurat Nasional

admin Rabu, 20 Februari 2019 21:32 WIB
SIB/Dailymail
16 negara bagian AS, Senin (18/2), menggugat Presiden Donald Trump atas keputusannya menetapkan kondisi darurat nasional demi membiayai pembangunan tembok perbatasan AS dan Meksiko. Tampak seorang ibu bersama dua anaknya berusaha menyelematkan diri menghindari gas air mata saat berusaha mendekati tembok perbatasan.
California (SIB) -Sedikitnya 16 negara bagian Amerika Serikat (AS) menggugat Presiden Donald Trump atas keputusannya menetapkan kondisi darurat nasional demi membiayai pembangunan tembok perbatasan AS dan Meksiko. Para penggugat menyebut keputusan Trump itu telah melanggar Konstitusi AS. Seperti dilansir AFP, Selasa (19/2), gugatan hukum itu diajukan ke pengadilan federal di California pada pekan ini. Dalam gugatan hukum itu disebut bahwa penetapan kondisi darurat nasional oleh Trump pekan lalu bertentangan dengan Presentment Clause yang mengatur soal garis besar prosedur legislatif dan Appropriations Clause yang menetapkan Kongres sebagai arbiter akhir untuk dana publik.

Gugatan hukum itu sebelumnya diumumkan oleh Jaksa Agung California, Xavier Becerra, yang menyatakan negara bagian California dan negara bagian lain di AS memiliki legal standing karena berisiko kehilangan dana yang ditujukan untuk proyek militer, bantuan bencana dan tujuan lainnya. Sejumlah Senator Partai Republik turut mengecam penetapan kondisi darurat nasional itu. Mereka menyebut langkah itu memicu preseden berbahaya dan mengarah pada manipulasi eksekutif.

Negara bagian yang mengajukan gugatan hukum itu terdiri atas California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia.

"Penggunaan dana-dana federal tambahan untuk pembangunan tembok perbatasan itu bertentangan dengan niat Kongres, merupakan pelanggaran Konstitusi AS, termasuk Presentment Clause dan Appropriations Clause," demikian bunyi dokumen gugatan hukum tersebut.

Ditambahkan dalam dokumen itu bahwa Trump 'telah mengarahkan negara menuju krisis konstitusional yang dipicunya sendiri'. "Kongres telah berulang kali menolak desakan presiden soal pendanaan tembok perbatasan, baru-baru ini memicu penutupan sebagian pemerintah selama 35 hari yang mencetak rekor terkait perselisihan tembok perbatasan," tegas dokumen gugatan itu.

"Setelah pemerintahan dibuka kembali, Kongres menyepakati dan presiden menandatanganinya menjadi sebuah Undang-undang, sebuah peruntukan US$ 1,375 miliar untuk pagar di sepanjang perbatasan selatan, tapi Kongres memperjelas bahwa dana itu tidak bisa digunakan untuk membantu tembok perbatasan yang diajukan Presiden Trump," imbuh dokumen itu.

Gugatan hukum itu juga menyatakan bahwa Departemen Keamanan Nasional telah melanggar Undang-undang Kebijakan Lingkungan Nasional karena gagal mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan tembok perbatasan di California dan New Mexico.

Diketahui bahwa penetapan kondisi darurat nasional itu memampukan Trump untuk mengalihkan dana federal miliaran dolar AS yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan lain, seperti anggaran militer Pentagon, menjadi ditujukan untuk pembangunan tembok di perbatasan selatan AS.

Selain digugat, deklarasi darurat nasional juga memicu demonstrasi di luar Gedung Putih, Senin (18/2). "Donald Trump berusaha untuk menumbangkan demokrasi kita," kata Sam Crook (65), seorang aktivis Partai Hijau, sambil membawa sebuah poster yang bertuliskan: "Trump adalah diktator kacangan."

Meskipun pernah ada pernyataan keadaan darurat nasional oleh presiden-presiden sebelumnya, tetapi keadaan darurat nasional akibat permintaan anggaran yang ditolak oleh Kongres kali ini diyakini baru pertama kali terjadi.

Keputusan Trump itu akan diperkarakan di pengadilan. Bahkan Jaksa Agung negara bagian California sudah memperingatkan mereka akan mengajukan gugatan.

Dukung Trump
Pihak Gedung Putih akhirnya mendukung deklarasi 'keadaan darurat nasional' oleh Presiden Donald Trump. Deklarasi itu dilakukan demi mendapatkan dana perluasan tembok perbatasan dari anggaran militer negara. Tembok sendiri bertujuan menahan imigran yang disebut sebagai ancaman nasional oleh Trump. "Dia bisa memilih untuk mengabaikan krisis ini, tetapi dia memilih untuk tidak," kata penasihat Trump Stephen Miller.

Miller menyerang mantan Presiden George W. Bush atas "pengkhianatan yang mencengangkan" terhadap AS hampir dua dekade lalu ketika presiden dari Partai Republik itu membiarkan imigran ilegal memasuki Amerika Serikat empat kali lebih banyak seperti sekarang ini.

Tetapi Miller mengatakan "intinya" adalah bahwa "Anda tidak dapat membayangkan negara yang kuat tanpa perbatasan yang aman." Dia mengatakan tindakan Trump adalah "mempertahankan perbatasan kita sendiri" dan menyebut imigrasi ilegal "ancaman di negara kita."

Menurut Miller, tindakan Trump dibenarkan di bawah undang-undang tahun 1976 yang memberikan presiden wewenang untuk menyatakan keadaan darurat nasional. Namun dari 59 yang dideklarasikan sejak saat itu tidak satu pun presiden yang berusaha menggunakannya untuk membatalkan penolakan kongres dalam persetujuan pendanaan khusus. (Detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments