Kamis, 12 Des 2019
  • Home
  • Lembaran Budaya
  • Sistem Raja dan Kerajaan di Simalungun: Arti dan Dampaknya pada Kehidupan Orang Simalungun

Sistem Raja dan Kerajaan di Simalungun: Arti dan Dampaknya pada Kehidupan Orang Simalungun

Oleh: Pdt Juandaha Raya P Dasula MTh (Bagian Pertama)
Sabtu, 14 November 2015 10:54 WIB
Suku Batak di Sumatera Utara terdiri dari sub-sub suku Simalungun, Toba, Karo, Pakpak, Mandailing-Angkola dan Pardembanan (Asahan). Meskipun para ahli masih menyisakan perdebatan seputar pembagian tersebut, namun sampai saat ini umum masih memandang suku-suku di atas ke dalam rumpun Batak. Lothar Schreiner pendeta Jerman yang dahulu pernah mengajar di STT HKBP Pematangsiantar menyebutkan bahwa kesamaan suku-suku di atas terutama terletak pada struktur kemasyarakatan mereka yang memandang kelompok masyarakat dalam tiga bagian utama : tondong, sanina, dan anakboru (Toba: hula-hula, dongantubu dan boru). Di antara ketiganya posisi tondong memperoleh kedudukan teratas dalam struktur masyarakat Batak tersebut.

Peneliti Batak asyik meneliti kesamaan dan perbedaan orang-orang rumpun Batak tersebut. Salah satunya peneliti berkewarganegaraan Amerika Serikat Dr Lance Castles  yang menulis tentang kehidupan politik masyarakat Batak Toba, disertasinya yang kemudian diterbitkan KPG, menonjolkan struktur kehidupan kerajaan dan raja yang signifikan pengaruhnya dalam struktur masyarakat Simalungun. Kali ini penulis menjelaskan sistem kerajaan itu pada masyarakat Simalungun.

Raja dan Harajaon di Simalungun
Seperti disinggung di atas, peneliti Lance Castles (1975:75) menyimpulkan salah satu perbedaan nyata antara Simalungun dengan Toba adalah bahwa di Simalungun sudah sejak lama dikenal adanya pemerintahan yang diatur dari pusat pemerintahan yang diakui oleh vasal-nya. Sementara itu di Toba tidak mengenal pola seperti itu; masyarakat Batak Toba adalah masyarakat statelessness (tidak mengenal negara). Mereka tidak pernah dipimpin atau takluk kepada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka secara langsung seperti di Simalungun oleh tingkatan elit kepada rakyatnya dengan pembagian kelas masyarakat yang tegas. Mengenai situasi di Toba, ahli hukum adat Batak Toba, JC Vergouwen (2004-130) menulis: “...masyarakat Batak Toba lebih suka berdiam di unit kecil yang menyenangkan; terdiri dari beberapa ratus orang, atau paling banyak seribu, dan yang kepentingannya hanya terbatas pada urusan sendiri. Mereka belum sampai pada tingkat seni pemerintahan yang mampu mencakup suatu daerah luas di bawah satu pemerintahan yang mantap. Tidak ada orang yang memegang kekuasaan sentral. Tidak ada penyelenggara peradilan bersama yang menangani perselisihan, atau pelanggaran kecil yang cakupannya melebihi suatu wilayah yang kecil; juga tidak ada pengadilan untuk naik banding guna melawan keputusan yang diambil di wilayah kecil; juga tidak ada pengadilan untuk naik banding guna melawan keputusan yang diambil di wilayah kecil tersebut. Perselisihan yang timbul di antara persekutuan-persekutuan masyarakat diselesaikan dengan jalan damai atau angkat senjata.

Menurut J Tideman (1922:92) di seluruh daerah Batak, hanya di Simalungun ditemukan adanya tradisi negara. Di Simalungun penguasa yang  disebut raja atau partongah. Kerajaan di Simalungun yang pertama adalah Nagur (Damanik Nagur) kemudian pecah menjadi Raja Marompat (Siantar, Tanoh Jawa, Dolog Silou dan Panei); kemudian di zaman Belanda diakui tiga kerajaan baru yaitu: Raya, Purba dan Nagasaribu/Silimakuta. Adapun kerajaan Purba, Dolog Silou dan Silimakuta sempat berada dalam lingkungan. Onder Afdeeling Karolanden berkedudukan di Kabanjahe (1906) sebelum disatukan dengan  Tanah Jawa, Siantar dan Panei yang semula dimasukkan ke Afdeeling Batubara, mengendalikan pemerintahan sampai ke desa-desa terbawah dalam piramida kekuasaan tradisional Simalungun yang diakui dan dipatuhi perangkat penguasa di bawahnya serta kawula kerajaannya. Meski tidak bisa sepenuhnya dikategorikan negara dalam pengertian modern saat ini, tetapi dalam konteks masyarakat tradisional, tradisi kerajaan di Simalungun menunjukkan adanya pola pemerintahan yang terorganisir dan berjenjang yang bisa disebutkan negara dalam pengertian pengaturan kekuasaan terpusat oleh raja dan perangkatnya. Hal ini dipertegas oleh Lance Castle (Ibid:20): “Dalam pengertian politis, Simalungun tradisional terdiri atas beberapa kerajaan-kerajaan kecil, setiap kerajaan itu terdiri atas sejumlah desa-desa dan unit-unit kekuasaan yang lebih besar yang mengakui kekuasaan seorang penguasa utama (raja) dan berkewajiban membayar pajak kepada raja. Pola kekuasaan pada dasarnya lebih berpola piramidal ketimbang hirarkhis, dan tiap-tiap bagian daerah bawahannya (subordinat) merupakan duplikat (tiruan) suatu pola kecil dari sistem pemerintahan yang lebih besar di mana darah bawahan itu adalah bagian dari kekuasaan di atasnya itu”.

Di Simalungun posisi raja diakui sebagai kekuasaan tertinggi. Kekuasaannya  kadang-kadang bisa bersifat kejam dan  sewenang-wenang sebagaimana dinyatakan dalam istilah Simalungun, “raja do adat, adat do raja”. Raja di Simalungun berhak atas sejumlah  kewajiban dari kawulanya menopang kehidupan di pamatang sebagai pusat pemerintahan dan kediaman raja beserta keluarganya. Konsep ini tidak ada di Toba. Di Toba gelar raja memang ada, tetapi terbatas dalam pengertian penghormatan kepada lawan bicara; pengertian raja di Toba berarti bukan budak (ndang hatoban). SM Siahaan (1984:26) dalam makalahnya mengenai peranan dan kedudukan raja di Toba menjelaskan: “...sebagai akibat dari sistem perkampungan yang tertutup, maka setiap kampung tidak tergantung kepada seorang raja yang administratif dan feodal. Maka setiap anggota  kampung mempunyai hak mengutarakan pendapatnya, yang memungkinkan adanya sifat demokratis. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena jumlah penghuni sesuatu kampung relatif sedikit, dan karena sifat saling bermusuhan dengan kampung-kampung sekelilingnya”.

Keunikan sistem pemerintahan di Simalungun ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli Batak,  mengapa di Simalungun muncul penyimpangan pola sosial dengan daerah Batak lainnya yang condong demokratis? Payung Bangun berpendapat bahwa pola kerajaan itu muncul di Simalungun dari hasil persentuhannya dengan budaya Hindu India yang diduga pernah hadir di Simalungun. Batara Sangti (1977:164) menghubungkannya dengan penetrasi Hindu Jawa ke Simalungun sekitar  abad XIII. Pengaruh Hindu di Simalungun tidak bisa kita abaikan dengan hadirnya sejumlah kata kata, adat kebiasaan dan istilah-istilah ritual maupun budaya dan kepercayaan yang banyak bersentuhan dengan budaya Hindu.

Tideman dalam bukunya Hindoe Invloed sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengaruh Hindu itu di Tanah Batak Utara. Studi-studi terkini pun membuktikan bahwa Batak pernah mendapat pengaruh Hindu entah langsung dari India atau melalui Sumatera Bagian Selatan dari raja-raja Jawa di abad XIII-XIV. Bahkan jauh sebelumnya dengan hadirnya komunitas pedagang Tamil di Barus di abad XI dan pemukiman kaum Hindu di Padang Lawas dan Pane di pedalaman Asahan. Bungaran Antonius Simanjuntak (2006:33) sependapat dengan para ahli terdahulu tetapi dengan menyebutkan bahwa pengaruh Hindu itu terkuat ada di Karo. Orang Batak mengambil istilah-istilah Hindu untuk jabatan, dewa, gelar, aksara, kalender, ramalan-ramalan dan lain-lain.

Sesuai konsep Hindu bahwa raja adalah inkarnasi dewa, orang Simalungun memaknai raja sosok spiritual di mana kekuasaan dewa dan manusia menyatu dalam dirinya. Raja disebut “naibata na  taridah” (ilah yang kelihatan); mereka dipanggil dengan panggilan hormat “tuhan, tuhannami”. Bekas air mandi raja dianggap berkhasiat sebagai obat, karena dianggap mempunyai kuasa gaib, hingga orang pun berlomba untuk mendapatkannya. Makan dari wadah bekas makanan raja dianggap bertuah yang disebut ayapan ni partongah. Raja sangat dihormati kawula. Ucapannya adalah hukum. Menentang raja sama dengan menentang hukum dan negara.

Di antara hukum tradisional “Tardogei Tapak Na Ompat” yang pelanggarnya  dijatuhi hukuman mati, tiga di antaranya adalah berkaitan dengan pelanggaran atas kehormatan istana raja; marhatahon nasi puang (berbicara dengan permaisuri/isteri raja), manangko hun rumah bolon (mencuri di istana), martahi-tahi (berkhianat kepada kerajaan) dan maraji-aji (mencederai dengan ilmu hitam atau meracun). (Mansen Purba, 1995:315.

Berbicara dengan raja dan keluarganya ada tatakrama dan tatabicara khusus yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Nama para raja dan tuan tidak bisa disebut sebab dianggap melanggar adat. Hukuman bagi mereka yang lancang menyebut nama raja sangat berat. Menghindarkan supaya nama raja jangan disebutkan sementara nama itu ada hubungan dengan benda atau tanaman tertentu, maka rakyat harus kreatif menciptakan nama baru untuk menyebut barang atau tanaman tersebut.

Sang Naualuh nama raja Siantar bersinggungan dengan pisang dan galuh dalam bahasa Simalungun, maka di Siantar dicari kata yang berbeda dengan itu yakni punsi. Menurut penuturan Lasim Garingging (70) di Raya nama tuan Raya Tuan Rondahaim bersinggungan dengan nama haronda (sejenis tanaman untuk bumbu  masak) maka diganti dengan simulei-ulei. Jomen Purba (70) menambahkan di Purba nama Tuan Raondok yang bersinggungan dengan pondok diganti dengan jempet yang artinya dangkal. Bila berpapasan dengan raja, rakyat harus membungkukkan kepalanya sampai ke tanah. Yang tegak berdiri dianggap menentang raja dan dihukum. Pengambil tuak raja (parhitang) tidak bisa memakai tangan kiri atau membawa tuak dalam hitang di sebelah kiri; bahkan orang lain yang berpapasan dengan parhitang  harus menjaga posisi berjalannya  jangan sampai hitang tempat tuak itu berada di sebelah kirinya.

J Wismar Saragih (1935) menggambarkan suasana di rumah bolon Raja : “Bila berpapasan dengan parhitang terlarang berjalan di sebelah kanan parhitang, sebab hitang tempat tuak yang ditutupi bulung taruk (pucuk daun pohon aren) untuk raja ditenteng di sebelah kanan parhitang, supaya jangan kena bayangan badan kita hitang tersebut.

Lain lagi dengan budak yang melayani raja makan dan menuang tuak kepada raja. Yang melayani raja makan harus tetap mengipas raja dengan bulung tinapak (daun pisang yang dipotong bulat) pada pahar (tempat raja makan) supaya jangan dihinggapi lalat. Kalau si tahu bagod (penuang minuman tuak raja) harus menjaga supaya sarib (tempat minuman raja terbuat dari tempurung kelapa) tetap ditopang oleh ketiga jarinya (ibujari, jari telunjuk dan jari tengah) selama raja makan. Semua petugas ini melakukan tugasnya dengan posisi bersujud. Setelah raja selesai makan, pelayan inilah yang membagi bekas makanan raja (ayapan) kepada mereka yang dianggap patut mendapatnya, dia yang mengetahui bagian yang sulung atau yang bungsu, kadang-kadang raja memberikannya langsung. Jika tuak tidak enak, parhitang pun dapat saja dihukum gantung”. (Bersambung/c)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments