Senin, 22 Jul 2019
  • Home
  • Laporan Khusus
  • Pj Bupati Ir Bonar Sirait MSi "Berpacu dengan Waktu" Mendongkrak Disiplin dan Kinerja PNS Pemkab Pakpak Bharat

Pj Bupati Ir Bonar Sirait MSi "Berpacu dengan Waktu" Mendongkrak Disiplin dan Kinerja PNS Pemkab Pakpak Bharat

* Oleh Tim Wartawan SIB
Selasa, 12 Januari 2016 12:41 WIB
SIB/Arjuna Bakkara
TIM SIB : Tim wartawan SIB dipimpin Redpel SIB Sumba Simbolon ST (pegang mikrofon) bersama anggota Edison Parulian Malau, Saut Parulian (sebelah kanannya) mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab dengan Pj Bupati Pakpak Bharat Ir Bonar Sirait MSi ya
Sejak diangkat menjadi Pj Bupati Pakpak Bharat September 2015 lalu,  tidak ada waktu yang terlewatkan bagi  Ir Bonar Sirait MSi  untuk meningkatkan displin dan kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)  di seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi itu. Ia mengaku komit mengembangkan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat dan merasa tertantang untuk mewujudkan perubahan melalui paradigma baru  disiplin dan workminded di kalangan PNS.

Bila waktu pengabdian  Bonar Sirait dihitung sejak diangkat jadi Pj Bupati hingga dilantiknya bupati defenitif hasil pilkada serentak nantinya, hanyalah beberapa bulan.  Tapi beban kerja yang dipikulnya seakan tak terkejar, sehingga kesannya "Berpacu dengan Waktu".

"Inilah amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada saya sehingga saya bertekad mengembangkan Pakpak Bharat dan memajukan Sumber Daya Manusia PNS di daerah ini melalui peningkatan disiplin dan pola kerja," ujar Bonar Sirait saat menerima audiensi Tim SIB yang dipimpin Redpel Sumba Simbolon ST bersama anggota Edison Parulian Malau, Arjuna Bakara SPd dan Saut Parsaulian Sihombing SKom, Kamis (7/1) di Aula Pemkab Pakpak Bharat. Saat itu Pj Bupati didampingi hampir seluruh Kadis dan pimpinan SKPD.

 "Begitu saya mulai kerja, yang pertama saya tegaskan kepada seluruh staf  adalah disiplin. Dan saya mau seluruh jajaran SKPD  lebih mementingkan pekerjaan dinas  di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga tidak terjadi penumpukan kerja, yang pada akhirnya diselesaikan secara serabutan," jelas dia.
Sebagai terobosan pertama, Bonar Sirait memproklamirkan penerapan "10 Budaya Malu" yang idealnya dijiwai dan dimaknai seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan kerja Pemkab Pakpak Bharat.

Kesepuluh Budaya Malu itu adalah: Malu terlambat masuk kantor, Malu tidak ikut apel dan upacara, Malu tidak masuk kerja, Malu sering minta ijin tidak masuk kerja, Malu bekerja tanpa program, Malu pulang kantor sebelum waktunya, Malu sering meninggalkan jam kerja untuk alasan pribadi, Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban, Malu berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap, dan Malu merokok dalam ruangan dan lingkungan kerja. "Kalau ada tugas atau pekerjaan harus bisa diselesaikan secepatnya. Kalau tugas itu bisa dikerjakan satu hari kenapa dua hari, kalau bisa satu minggu kenapa dua minggu, kalau bisa satu bulan kenapa berbulan-bulan," terang Bonar.

Bonar Sirait lebih tegas mengatakan, sinergitas antar SKPD dengan Pj Bupati harus dirajut lebih baik lagi guna mendorong tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pakpak Bharat. "Sebagai Pj Bupati tanpa dukungan seluruh SKPD tidak bisa bekerja sendiri, tidak mungkin berjalan baik karena  kendala yang ada adalah masalah kita semua. Apabila seluruh SKPD menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing, maka seluruh pekerjaan akan tercapai dengan hasil yang maksimal," ucapnya.

Menyangkut tiga tugas pokok yang harus dilaksanakan Plt  Pj Bupati maupun berdasarkan arahan dari Plt Gubsu saat pelantikan para Pj Bupati se-Sumut, Bonar Sirait bersama Polres Pakpak Bharat, Kodim Dairi dan unsur Muspida lainnya,  sukses menjaga kekondusifan Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Dia berhasil mencegah hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran Pilkada.

"Begitu ada isu yang akan memperkeruh suasana Pilkada, saya langsung bergerak cepat meng-cut isu itu. Namun saya tidak sendiri, dibantu oleh Polres Pakpak Bharat dan Kodim 02/06," ujarnya.

Sedangkan mengenai penyerapan anggaran PAPBD Tahun 2015 senilai Rp66 M yang telah disahkan DPRD pada Desember lalu, 85% lebih  telah dapat digunakan dengan baik. Demikian juga dengan pelayanan publik, Bonar Sirait mengklaim berjalan dengan baik, meski belum maksimal. Namun dengan terobosan-terobosan yang ia tekankan kepada para ASN, ia berharap di tahun 2016 ini akan lebih prima sehingga benar-benar memuaskan masyarakat.
83 Persen Hutan

Menyikapi topografi Kabupaten Pakpak Bharat yang wilayahnya hampir 83 persen adalah hutan, Bonar yang juga Kepala Bakorluh Pertanian Pemprovsu  mengatakan telah "jatuh cinta" dengan daerah itu. Bahkan bila ia telah tiba di sana, ia mengaku enggan pulang ke Medan menemui keluarganya.  Hutan  di daerah dingin itu harus dijaga. Tidak boleh menebang pohon atau mengambil kayu-kayu yang ada di hutan. "Banyak sekali penghasilan dari hutan, untuk itu saya menegaskan jangan sampai ada oknum-oknum tertentu melakukan penebangan pohon-pohon hanya untuk kepentingan pribadi," sebut Bonar.

Di hutan itu sendiri, kata Bonar, Pemkab Pakpak Bharat akan membangun beberapa objek wisata. Dua air terjun yang ada di daerah itu yakni Lae Mblulu dan Lae Une akan dipoles dan dipublikasikan dan wisatawan lokal maupun asing lebih mengenalnya, sehingga kelak jadi destinasi pariwisata yang dapat meningkatkan PAD maupun kesejahteraan masyarakat.

"Lokasi air terjun di sini sangat indah dan masyarakat luar daerah belum banyak yang mengetahui keberadaannya. Kita mengakui selama ini kurang dipublis. Untuk itu kita sangat butuh media untuk mengeksposnya," ujar dia.

 Selama ini pendapatan daerah dari kedua objek wisata itu pun sangat rendah, dan tidak sebanding dengan anggaran yang telah disediakan untuk sektor pariwisata. Hal itu terjadi karena infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang masih minim serta  jalan menuju lokasi masih belum memadai.

Kadis Perhubungan dan Pariwisata Mordehai Orba Suntuk Manik yang diminta lebih detil menjelaskan, mengaku pendapatan dari kedua objek wisata itu hanya Rp 4 juta per tahun, sedangkan anggaran untuk Sektor Pariwisata  mencapai miliaran rupiah per tahun. "Para pengunjung yang datang per harinya hanya 20 sampai 30 orang. Retribusi hanya dikenakan dari uang parkir saja. Mungkin karena fasilitas hanya kamar mandi dan jalur ke lokasi susah terjangkau," kata dia.

Ketika ditanya apakah anggaran miliaran rupiah sebanding dengan pendapatan Rp4 juta per tahun, Mordehai berkilah anggaran itu terserap untuk pembangunan infrastruktur di lokasi.

Lebih lanjut Bonar Sirait menjelaskan, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki potensi yang luar biasa. Bila dikelola dengan baik, akan mampu meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun-tahun sebelumnya terhadap Pemkab.

Disebutkannya, selain menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, sebagian besar hutan akan dijadikan sebagai tempat penangkaran lebah untuk memproduksi madu.

"83 Persen potensi hutan bukan hanya untuk dilihat-lihat, tapi harus dapat memberikan kontribusi untuk penambahan PAD. Dalam waktu dekat hutan ini akan kita jadikan sebagai hutan produksi penghasil  madu, sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya bila digunakan dengan maksimal," kata Bonar.

Selain itu, air terjun di hutan Pakpak Bharat juga berpotensi sebagai pembangkit listrik. Saat ini juga ada yang sedang dalam pengerjaan, seperti di Lae Ordi. Tahun ini diharapkan sudah selesai operasional pengerjaan dan listrik yang dihasilkan dapat dinikmati masyarakat.

Sebelumnya, kata Bonar pihaknya bersama sejumlah investor telah meninjau lokasi terkait pembangunan pembangkit listrik. Investor telah memenuhi persyaratan dan tinggal menunggu ijinnya dikeluarkan.

Sesuai intruksi Pemerintah Pusat dan Pemprovsu, apabila ada kesempatan untuk mengembangkan potensinya dan kepada pihak yang berkeinginan untuk menggali potensi, sepanjang tidak menyalahi dengan prosedur yang ditentukan, maka ijin operasionalnya harus segera dikeluarkan. Sehingga setiap SKPD didesaknya tidak berlama-lama, termasuk mempercepat segala proses izinnya. Namun, bukan berarti dikerjakan dengan cepat tetapi tidak sesuai prosedur.
Baginya, ini merupakan  tantangan, apalagi sesuai intruksi Presiden  Jokowi selama kepemipinannya sampai 2019 harus ada penambahan listrik sebesar 35.000 MW. Maka Sumut khususnya Pakpak Bharat harus dapat berkontribusi.

Namun khusus untuk penebangan kayu, Bonar menegaskan   tidak akan mengeluarkan ijin. Meskipun saat ini banyak permintaan, bila pengembangan produksi madu dan pembangkit listrik  berjalan baik, maka sudah mencukupi untuk peningkatan PAD Pakpak Bharat tanpa harus merusak  hutan.
Selain itu, Pakpak Bharat juga berpotensi besar di bidang peternakan sampai ke produksi susu. Ketersediaan air dan rumput yang cukup juga sangat menjanjikan untuk peternakan. Bahkan, katanya, satu kelebihan daerah ini adalah air yang selalu tersedia kapan saja, tapi tidak pernah dilanda banjir, kecuali longsor.

Besarnya potensi  Pakpak Bharat  telah mengobsesi Pj Bupati Bonar Sirait untuk memajukan daerah itu. Namun waktu berkata lain, karena ia akan kembali ke Pemprovsu bila Bupati terpilih telah dilantik dalam waktu dekat. Niat membangun itu memang mulia, niat seorang Pj Bupati yang benar dan Bonar. (d)


T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments