Minggu, 17 Nov 2019
  • Home
  • Laporan Khusus
  • Armada ‘Sim Salabim’ Bebas Pajak, Armada ‘Sah-Resmi’ Beban Pungli

Angkutan On Line Vs Angkutan Legal Ungkap Gejala Diskriminasi Pelayanan

Armada ‘Sim Salabim’ Bebas Pajak, Armada ‘Sah-Resmi’ Beban Pungli

* Oleh: Drs Ads Franse Sihombing, Wartawan SIB
Rabu, 30 Maret 2016 13:37 WIB
Maraknya angkutan umum dengan sistem aplikasi on line di negeri ini, seperti armada Uber Taxi atau Grab Car  di Jakarta, yang berujung dengan protes massal berupa aksi demo atau unjuk rasa besar-besaran  dari kalangan operator serta supir  armada angkutan (taksi) resmi atau ilegal, antara lain telah mengungkap adanya sinyal diskriminasi kebijakan, yang kian meresahkan pelaku jasa angkutan resmi negeri ini.

Sinyal diskriminasi itu, misalnya, pihak pelaku bisnis angkutan sistem on line itu terkesan (bahkan nyata-nyata) tak menempuh prosedur baku yang diamanatkan pada Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang angkutan umum dan juga regulasi lain yang terkait seperti UU No.22 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah (PP) No.74 Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No.135 yang lebih popular dengan sebutan KM 135.

Sehingga, kalangan usaha angkutan on line tampak muncul dan beroperasi dengan kebijakan atau ‘nasib’ seperti gerak ‘sim salabim’ saja. Hanya dengan modal dan dalih penguasaan akses dan jaringan teknologi informasi yang diback-up satu ‘jaringan dunia’ yang ‘konon’ melibatkan seorang taipan asal Indonesia dalam kapital operasionalnya, armada on line ini, plus dengan alasan pelayanan konsumen dengan biaya murah dan gerakan cepat, tampak ‘bebas tol’ tanpa harus mengurus izin trayek, izin usaha (SIUP atau SKITU), izin pool, KIR / speksi, terkait regulasi resmi. Bahkan, kabarnya (dan benar), armada on line itu ternyata tak bayar pajak, sehingga menjadi bincangan dan kecaman publik selaku wajib pajak.

“Siapa yang tak marah dan siapa yang tak kecewa dengan pemerintah. Mereka armada angkutan on line itu tampak begitu mudah seperti gerak sulap ‘Sim Salabim’ bisa beroperasi tanpa menempuh atau memenuhi regulasi yang ada dan selama ini harus kami ikuti, turuti. Sementara, kami-kami angkutan sah yang resmi dan ilegal dengan menempuh proses berliku untuk mendapatkan semua bentuk perizinan dan syarat-syarat baku yang cukup berat itu, harus menempuh waktu berbulan-bulan bahkan hampir setahun agar bisa beroperasi melayani konsumen atau menyapa penumpang di jalan. Ini jelas-jelas diskriminatif.  Belum lagi aksi pungli yang dialami para operator atau anggota selama ini,” ujar Mont Gomery Munthe, Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, kepada pers di Medan, Selasa (23/3).

Bersama disaksikan sejumlah operator angkutan di Sumut seperti Frans T Simbolon (Organda Deli Serdang), Percaya Surbakti (Organda Binjai-Langkat), Israil Situmeang dan Jaya Sinaga (Kesper) dll termasuk operator angkutan taksi di Medan, Munthe menegaskan sinyal diskriminasi itu tampak semakin sarat dengan pernyataan Menteri Perhubungan RI (Ignasius Jonan), bahwa armada plat hitam boleh menjadi angkutan umum asalkan memenuhi peraturan yang berlaku.

Hal ini kemudian menimbulkan wacana revisi UU tentang angkutan umum. Padahal, UU No.34 tahun 1964 selama ini tak jadi diamandemen karena sudah baku menetapkan, antara lain angkutan umum itu harus menggunakan plat kuning yang secara operasional harus menggunakan SIM B sejenisnya, bukan SIM C untuk mobil pribadi yang ber-plat hitam.

“Ini tak semata-mata lagi sebagai ‘tindakan terkesan’ memihak angkutan on line dengan sikap cepat yang sigap, tetapi sudah nyata-nyata berupa diskriminasi. Pihak on line yang baru datang tampak dilayani cepat dengan indikasi revisi UU, sementara kami angkutan resmi yang sebenarnya selama inipun seperti anak tiri, masih ada tuntutan yang belum terpenuhi pemerintah, misalnya subsisi BBM, keringanan pajak, subsidi harga suku cadang (spare part) kendaraan, dsb. Ini angkutan on line yang baru muncul kemarin, langsung dilayani dengan revisi UU. Begitu hebatnyakah angkutan on line ini sehingga pemerintah harus revisi UU. Bisa-bisa akan terjadi revolusi di negeri ini, “ ujar Israil Situmeang, tanpa menegaskan makna revolusi itu apakah revolusi ekonomi atau revolusi kebijakan di sektor transportasi.

Dia dan rekan-rekannya sesama pelaku jasa angkutan umum di daerah ini, memaparkan keluhan para operator dan supir akan praktek-praktek pungutan liar (pungli) yang terjadi selama ini, sebagai bagian wujud diskriminasi tersebut.

Praktek menjurus pungli itu, misalnya dimulai dari keharusan membayar minimal Rp500.000 per unit kendaraan untuk penerbitan STNK di ‘dua instansi terkait’, bagi operator atau pemilik kendaraan baru.  Lalu, pasca terbitnya STNK, harus diurus lagi speksi atau KIR dengan biaya minimal Rp300.000 untuk masa enam bulan pertama. Soalnya, mobil baru itu belum diperbolehkan beroperasi sebelum KIR terbit.

Kemudian, pengurusan izin trayek angkutan, dengan melampirkan copy STNK dan KIR dsb, para pemilik mobil juga harus membayar minimal Rp 300.000 untuk memperoleh izin trayek yang berlaku selama satu tahun. Selain itu, pengurusan izin usaha berupa SIUP atau SKITU dikenakan biaya Rp1 juta hingga Rp1,5 juta di luar biaya resmi. Pengurusan dan perolehan izin pool pun harus bayar minimal Rp500.000.

“Setiap pemilik atau operator angkutan umum juga harus punya kartu pengawasan atau KPS, yang diperoleh dari pihak Pemda atau Dishub dengan biaya rata- rata Rp250.000 per KPS. Untuk pengurusan izin trayek atau izin usaha-nya  (usaha angkutan), semua mobil yang ada harus dibawa ke kantor Dishub setempat. Untuk armada jenis bus, dikutip Rp500.000 per unit dan untuk armada jenis mobil (MPU) dikutip hingga Rp500.000 per unit. Apa tak ‘gawat’ kita sebenarnya selama ini. Kalau kita tanya misalnya, kemana semua uang tanpa kuitansi itu, siapa yang bisa menjawab,” ujar Israil dengan kata yang lebih ‘pedas’ dari sebutan ‘gawat’ itu.

Kepada pers, mereka menyebutkan rinci dan satu persatu pihak (instansi) yang melakukan praktek menjurus pungli itu. Mereka juga, berdasarkan pengalaman, menjamin para pejabat di instansi itu pasti akan membantah bila dikonfirmasi oleh berbagai pihak, walau fakta dan data yang disebut sebagai wujud diskriminasi itu, antara lain tertera sebagai ‘cost’ pada bendahara atau bagian keuangan perusahaan angkutan umum daerah ini.

Tak hanya di acara temu pengurus Organda ‘Mebidang’ dan delegasi supir Angkot Medan itu, fakta diskriminasi ‘lama’ itu sebenarnya juga terungkap dalam Rakorwil-I Organda se-Sumatera di Hotel Emerald Garden Medan, yang diikuti 10 DPD Organda, pekan lalu.

Lalu, siapa yang peduli? Para penumpang atau konsumen? (A4/d)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments