Minggu, 31 Mei 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Kriminal
  • Oknum Hakim Tak Bacakan Putusan Penangguhan Penahanan Dipersidangan

Oknum Hakim Tak Bacakan Putusan Penangguhan Penahanan Dipersidangan

Selasa, 21 Januari 2014 10:54 WIB
SIB/int
Ilustrasi
Medan (SIB)- Dugaan pelanggaran KUHAP azas keterbukaan untuk umum dipersidangan kembali menerpa majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan. Oknum hakim yang berinisial MI yang memimpin persidangan dugaan penipuan dan penggelapan menangguhkan penahanan terdakwa tanpa membacakannya di persidangan. Hal tersebut menurut Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA), Muslim Muis SH telah melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

“Itu jelas melanggar KUHAP azas keterbukaan untuk umum. Kecuali sidangnya tertutup seperti sidang pencabulan atau sidang anak di bawah umur,” ujar Muslim di Medan, Senin (20/1).

Ditegaskan Muslim, prilaku oknum hakim yang menyimpang tersebut sudah sepantasnya diadukan ke bidang pengawasan hakim dan Komisi Yudisial (KY).
Terkait tidak dibacakannya penetapan penangguhan penahanan terdakwa B di persidangan oleh oknum hakim, dibenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rivai SH dari Kejati Sumut yang menangani perkara tersebut.  "Saya tidak tahu kapan itu dibacakan penetapan. Karena dalam persidangan tidak ada dikeluarkan penetapan oleh majelis hakim. Tiba-tiba saja sudah ada penetapan itu," ucap Rivai saat ditemui SIB di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Lebih lanjut Rivai menerangkan, ia pernah dijumpai anak terdakwa di kantornya di Kejati Sumut. Saat itu anak terdakwa memberikan surat penetapan tersebut padanya.

"Jadi pas anak dia yang kasih, tidak saya terima. Lalu surat itu diantar lagi sama panitera. Setelah diantar panitera, baru saya terima. Dan sudah saya eksekusi," urainya lagi.

Begitupun lanjut Rivai, dirinya enggan berkomentar saat ditanya melanggar tidaknya tindakan yang dilakukan hakim tersebut.

"Kalau masalah itu, tanya saja pada majelis hakimnya langsung. Tugas Jaksa Penuntut Umum hanyalah melaksanakan perintah hakim melalui putusan atau penetapan hakim," ucapnya.

Humas PN Medan Nelson Marbun SH saat ditemui di ruang kerjanya di PN Medan mengatakan tidak mengetahui adanya penetapan penangguhan penahanan tidak dibacakan di persidangan oleh hakim bersangkutan. Begitupun menurut Nelson, sesuai KUHAP penetapan penangguhan harus dibacakan dipersidangan secara terbuka untuk umum.

"Saya belum tahu soal itu. Namun menurut KUHAP, seharusnya memang dibaca di persidangan. Agar semua pihak  mengetahuinya. Terutama jaksa agar bisa mengeksekusi," terangnya.

Saat ditanya, apakah pihak PN Medan akan memanggil oknum hakim tersebut, Nelson menegaskan ia sifatnya hanya memberikan informasi. Sementara untuk penindakan terhadap hakim tersebut, ia tidak mempunyai wewenang. Apabila ada yang merasa dirugikan, ia mempersilakan untuk membuat pengaduan. Namun meskipun demikian, ia akan segera mempertanyakan permasalahan tersebut ke majelis hakim yang menangani perkara itu.

"Humas hanya menyampaikan informasi. Humas tidak menindak. Ada upaya untuk itu. Apabila ada majelis hakim yang melakukan seperti itu, ya dia yang terima tanggung jawabnya. Tapi yang pasti akan saya tanya dulu pada hakim yang bersangkutan tentang perkara ini. Berapa nomor perkaranya dan siapa paniteranya," ucapnya.

Sementara Saksi korban, Walmen Sijabat merasa keberatann atas penangguhan terdakwa. Ia meminta agar hakim pengawas meninjau ulang penangguhan yang diberikan oknum hakim tersebut.

Sekedar informasi, B merupakan terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait pembelian sebidang tanah. Walmen Sijabat merasa dirugikan karena uang Rp25 juta yang diberikannya kepada terdakwa sebagai uang muka raib dan tak kunjung dikembalikan. Atas dasar itu, korban membuat pengaduan ke polisi. Dalam persidangannya sendiri, Jaksa Rivai mengatakan pada Kamis (23/1) akan dilanjutkan persidangan dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi terdakwa. (A22/A23/x)
T#gs hakim
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments